Batang Hari — Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Saifuddin, Rabu (02/09/2026) menjadi pusat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah) se-Provinsi Jambi.
Rapat Koordinasi Teknis itu dihadiri langsung dua pejabat kunci nasional: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief juga hadir. Baginya, kehadiran kepala daerah di forum ini adalah bentuk komitmen nyata mencegah bencana asap kembali terjadi.
“Tidak bisa satu daerah jalan sendiri. Karhutlah ini urusan kita bersama,” ujarnya di sela rakor.
*Menteri dan Kepala BNPB Pimpin Langsung*
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB. Hadir juga Gubernur Jambi, para Bupati/Wali Kota se-Jambi, Kalak BPBD, unsur TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya.
Pertemuan ini disebut krusial. Sebab musim kemarau yang tengah berlangsung berpotensi meningkatkan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah.
Tujuannya satu: menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan cepat di lapangan.
*Batang Hari Siap Sinergi*
Bupati Fadhil Arief menegaskan, Pemkab Batang Hari siap menjadi bagian dari upaya bersama menjaga Jambi dari ancaman Karhutlah.
Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya soal hutan yang terbakar. Efeknya berantai: kesehatan masyarakat terganggu, aktivitas ekonomi terhenti, transportasi lumpuh, hingga kualitas udara menurun.
“Pemerintah Kabupaten Batang Hari optimis, dengan adanya sinergi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemprov Jambi, TNI-Polri dan BPBD, jumlah titik panas bisa ditekan sebelum meluas,” jelasnya.
Ia meminta jajarannya, khususnya BPBD Batang Hari, untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah. Deteksi dini, patroli, dan koordinasi lintas sektor harus jalan.
*Momentum Menyelaraskan Langkah*
Bagi pemerintah, Rakor ini menjadi momentum penting. Dengan komando langsung dari pusat, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih tugas saat terjadi kebakaran.
Harapannya, setiap daerah punya SOP yang sama, data yang sama, dan gerak yang cepat saat ada laporan titik api.
“Melalui rakor ini, kita perkuat koordinasi. Sehingga potensi Karhutlah dapat ditekan dan penanganan di lapangan bisa dilakukan secara cepat,” pungkas Bupati.
Penulis: Darmawan
