MOJOKERTO, majalahglobal.com – Tangis haru bercampur bangga mewarnai halaman pendopo pagi itu. Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc. M.Hum., melepas 30 siswa rintisan Sekolah Rakyat asal Kabupaten Mojokerto untuk menuntut ilmu di Kota Kediri, Senin (13/7/2026).
Bagi Al Barra, momen ini bukan sekadar pelepasan biasa. Ini adalah langkah awal memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Ini investasi terbaik untuk masa depan. Karena pendidikan yang kita berikan hari ini, hasilnya akan kita petik 10, 20 tahun mendatang,” tegas Al Barra di hadapan para orang tua di Pendopo Graha Majatama Pemkab Mojokerto.
Kabupaten Mojokerto memang sudah ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu lokasi rintisan Sekolah Rakyat program Presiden Prabowo Subianto. Namun karena pembangunan gedung di Mojokerto masih dalam proses, maka 30 siswa angkatan pertama ini sementara dititipkan di Sekolah Rakyat Kota Kediri.
Al Barra memastikan, penempatan di Kediri bersifat sementara. “Nanti sambil berjalan, kalau kemudian sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Mojokerto terbangun, maka putra putri Bapak Ibu akan kembali lagi di Kabupaten Mojokerto,” janjinya.
Bagi Al Barra, ini juga bentuk keadilan sosial. “Negara hadir bukan hanya untuk yang datanya lengkap, tapi untuk yang benar-benar butuh,” terangnya.
Sebagai sekolah asrama, seluruh kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Mulai dari seragam, makan 3 kali sehari, tempat tinggal, kesehatan, hingga uang saku.
Al Barra berulang kali menenangkan para orang tua. “Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan ikhlaskan putra putri Bapak Ibu semua untuk bersekolah di Sekolah Rakyat yang ada di Kota Kediri. Karena ini sekolahnya asrama, jadi semuanya sudah dipenuhi,” ucapnya.
“Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah anak saya di sana nanti bisa makan atau tidak, apakah anak saya di sana nanti sudah ada tempat tidurnya atau tidak, apakah anak saya di sana itu bisa jajan atau tidak. Karena semuanya itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat,” lanjutnya.
Di akhir sambutan, Al Barra menyampaikan pesan yang paling mengena. Ia mengajak orang tua melihat lebih jauh ke depan.
“Bapak Ibu, perlu panjenengan ketahui bahwa investasi yang paling berharga di dunia ini terhadap anak-anak kita itu adalah investasi pendidikan. Kalau panjenengan menitipkan harta sebanyak apa pun, harta itu akan habis. Tapi kalau panjenengan menitipkan pendidikan, maka insyaallah dia akan menjadi anak yang berguna dan bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara,” pungkasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai solusi jangka panjang. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan dibina secara menyeluruh: akademik, karakter, keterampilan, hingga kesehatan. Tujuannya satu: melahirkan generasi unggul dari desa untuk Indonesia Emas 2045.
Hari ini 30 anak berangkat. Tahun 2027, giliran Mojokerto punya rumahnya sendiri.
*Laporan Kepala Dinas Sosial*
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, S.STP., M.AP., dalam laporannya menjelaskan proses dan kendala di lapangan.
“Kondisi pada saat ini pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pak Bupati sudah mengusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Insyaallah mudah-mudahan akan segera terealisasi sehingga segera terbangun dan pada tahun 2027 bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia menyebut, karena statusnya masih rintisan dan proses usulan, maka kuota yang diberikan pusat hanya 30 anak.
“Karena kita ada sekolah rintisan dan masih dalam proses usulan, maka dari itu kita hanya diberikan kuota 30 dan akan dititipkan di Sekolah Rakyat Kota Kediri,” jelasnya.
Terkait rekrutmen, Kadinsos menjelaskan bahwa seluruh proses dilakukan melalui aplikasi “Setara” milik Kementerian Sosial yang datanya bersumber dari DTKS desil 1 dan 2. Namun demi asas keadilan, pihaknya bersama BPS melakukan verifikasi lapangan.
“Namun tidak menutup kemungkinan, karena ini kita berbicara hak untuk memperoleh keadilan. Ada di dalam aplikasi Setara tersebut kategori masyarakat benar-benar tidak mampu. Ditemukan beberapa yang masuk dalam Desil 3,” ungkapnya.
“Secara kondisi, kondisinya benar-benar sangat-sangat tidak mampu. Sehingga keluarga tersebut langsung kami lakukan pembaruan data. Berdasarkan kacamata kami Dinas Sosial bersama BPS, keluarga tersebut lebih layak jika masuk pada Desil 1 dan 2,” terangnya. (Jay/Adv)
