Majalahglobal.com, Halsel – Nama Irawan Adam, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024-2029 sekaligus Ketua DPD Perindo Halsel, belakangan menjadi sorotan warga.
Perhatian itu muncul setelah Irawan mendesak Kapolda Maluku Utara untuk mengevaluasi Kapolres Halsel terkait penanganan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di wilayah Bacan Timur. Desakan tersebut ramai diberitakan media online beberapa waktu terakhir.
Namun bagi sebagian warga, langkah itu dinilai datang terlambat.
*”Baru Bersuara Setelah Viral”*
Menurut sejumlah warga yang ditemui di Bacan Timur, isu dugaan penyalahgunaan BBM subsidi sebenarnya sudah lama menjadi pembicaraan publik dan pernah diberitakan media sebelumnya.
“Irawan dilantik sebagai anggota DPRD sejak tahun 2024. Sampai sekarang baru buka suara soal dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di satu pangkalan dan mendesak evaluasi Kapolres,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga mempertanyakan konsistensi wakil rakyat dalam menyuarakan persoalan yang dianggap sudah berlangsung lama.
“Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi bukan hanya solar di beberapa pangkalan di Bacan Timur. Hampir di seluruh pelosok pedesaan di Halmahera Selatan masyarakat juga mengeluh minimnya jatah minyak tanah, bahkan ada yang harganya di atas HET,” tambahnya.
*Desakan: Ungkap Tuntas, Jangan Pilih-Pilih*
Lebih lanjut, warga mendesak Irawan agar berani mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang disebut-sebut terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
“Sesama anggota DPRD pastinya saling mengetahui. Kalau memang ada dugaan keterlibatan, termasuk dugaan keterlibatan oknum dalam proyek bersama salah satu pimpinan OPD, dan juga oknum pegawai, itu yang harus disuarakan secara terbuka,” kata warga tersebut.
Pernyataan senada juga disampaikan warga lain. Mereka menilai wakil rakyat harus bersuara untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pada kasus tertentu yang sedang viral.
“Irawan tak layak dua periode untuk menduduki kursi sebagai wakil rakyat daerah kalau berani bersuara sepihak dan mengabaikan hak orang banyak,” cetus salah satu warga.
*Tanggapan Publik dan Tuntutan Transparansi*
Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Irawan Adam terkait desakan warga tersebut.
Isu dugaan penyalahgunaan BBM subsidi memang menjadi perhatian publik di Halmahera Selatan dalam beberapa bulan terakhir. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan DPRD dapat mengusut tuntas setiap laporan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku.
Pakar hukum tata negara di Maluku Utara yang dihubungi terpisah mengatakan, anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan di lapangan seyogianya ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi, seperti Rapat Dengar Pendapat, surat ke instansi terkait, atau laporan ke aparat penegak hukum.
“Yang penting semua proses berjalan sesuai hukum. Ada dugaan, maka buktikan. Jangan sampai hanya jadi wacana di media,” ujarnya.
*Harapan Warga ke DPRD*
Warga berharap, siapa pun anggota DPRD yang duduk di kursi legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasan secara merata dan berkelanjutan.
Bagi mereka, persoalan BBM subsidi menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat desa yang menggantungkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari dan aktivitas ekonomi.
“Kalau mau jadi wakil rakyat, ya harus berani untuk semua. Buka semua, jangan tebang pilih. Itu baru kami percaya,” tutup salah satu warga.
Pihak redaksi telah berupaya menghubungi Irawan Adam untuk konfirmasi. Hingga berita ini tayang, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. (Reporter/Kandi)
