Majalahglobal.com, Mojokerto – Langkah awal sembilan proyek irigasi di Kabupaten Mojokerto resmi dimulai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah, menjelaskan kontrak kerja sama dengan sembilan kontraktor pelaksana telah ditandatangani pada Jumat (26/6/2026) lalu. Sejak penandatanganan itu, pekerjaan fisik di lapangan mulai bergulir.
“Total anggaran Rp 5.454.172.000, rencana pengerjaan 150 hari kalender,” kata Yuni kepada wartawan di kantornya, Rabu (1/7/2026).
Angka 150 hari menjadi penanda penting. Artinya, seluruh pekerjaan harus tuntas sebelum akhir tahun, tepat saat musim hujan mulai intens. Target itu dipatok untuk memastikan air dari bendung dan jaringan irigasi baru sudah bisa mengalir ke sawah petani sebelum memasuki masa tanam berikutnya.
*Sembilan Titik, Luas Manfaat Berbeda*
Kesembilan proyek bidang Sumber Daya Air ini tersebar di sejumlah kecamatan. Penentuannya, menurut Yuni, tidak didasarkan pada pemerataan wilayah, melainkan pada skala prioritas dan seberapa luas dampaknya bagi lahan pertanian.
Rinciannya cukup beragam, mulai dari skala kecil hingga proyek dengan alokasi terbesar.
Peningkatan Jaringan Irigasi Cakarayam II sepanjang 50 meter menelan anggaran Rp 413.043.000 untuk melayani 4 hektare sawah. Sementara peningkatan JI Desa Pekuwon sepanjang 360 meter senilai Rp 232.706.000 ditargetkan mengairi 32,64 hektare.
Di sisi lain, rehabilitasi JI Daerah Irigasi Turi sepanjang 422 meter dengan anggaran Rp 300.997.000 akan menyentuh 32,73 hektare. Peningkatan JI Sumberpunggul sepanjang 76 meter senilai Rp 407.368.000 memiliki cakupan lebih luas, yakni 67,28 hektare.
Untuk infrastruktur bendung, Pemkab mengalokasikan Rp 647.467.000 untuk rehabilitasi Bendung Urung-urung II yang melayani 27 hektare. Lalu rehabilitasi Bendung Jatidukuh senilai Rp 624.560.000 untuk 40,71 hektare.
Proyek peningkatan Bendung Wonokerto Tahap II. Anggarannya Rp 2.147.999.000 untuk mengairi 72 hektare sawah produktif.
Dua titik lain melengkapi daftar, yakni peningkatan Bendung Losari II sebesar Rp 492.709.000 untuk 9,46 hektare, serta rehabilitasi pintu air Bendung Tambaksari Rp 187.323.000 untuk 39 hektare.
*Prioritas Air untuk Ketahanan Pangan*
Yuni menegaskan, logika di balik pemilihan sembilan titik itu sederhana: mengutamakan lahan yang paling membutuhkan dan memiliki manfaat paling besar.
“Penentuan sembilan titik kegiatan ini berdasarkan prioritas dan luas manfaat irigasinya. Tujuannya untuk memaksimalkan dan mempertahankan layanan irigasi serta penanggulangan banjir dalam rangka mendukung ketahanan pangan,” terang Yuni.
Dengan total 324,82 hektare sawah yang akan menerima aliran air baru, pemerintah daerah berharap proyek Rp5,4 miliar ini tidak hanya memperbaiki saluran dan bendung. Lebih dari itu, proyek ini diharapkan menjadi jaminan kepastian air bagi petani, sehingga produksi padi di Bumi Majapahit dapat dijaga keberlanjutannya.
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR, Rois Arif Budiman, menyebut kondisi itu sebagai tantangan utama.
“Tantangan pekerjaan SDA adalah lokasi yang rata-rata berada di sungai jadi sangat berhubungan dengan alam dan cuaca. Perlu metode pelaksanaan khusus yang tepat dan efektif serta melakukan percepatan sehingga bisa tercapai tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu, serta tepat manfaat,” ujar Rois.
Artinya, kontraktor harus bekerja ekstra cepat saat musim kemarau. Begitu hujan datang dan debit air naik, pekerjaan di badan sungai harus dihentikan demi keselamatan dan mutu konstruksi. Karena itu, pengawasan di lapangan diperketat.
“Agar sembilan proyek JI dan bendung tersebut tepat mutu dan waktu, pihaknya bakal melakukan pengawasan secara ketat. Sehingga semua pekerjaan konstruksi bisa tuntas sesuai perencanaan,” jelas Rois.
*Anggaran Daerah Terbatas, Inpres Jadi Harapan*
Dengan anggaran APBD yang terbatas, Pemkab Mojokerto tidak ingin berhenti di sembilan proyek ini. Langkah terobosan dilakukan dengan mengusulkan proyek ke pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden atau Inpres.
Tahun ini, ada 30 usulan proyek Inpres yang diajukan. Cakupannya mulai dari rehabilitasi saluran sekunder, tersier, hingga pembangunan jaringan irigasi air tanah.
“Usulan Inpres diperlukan untuk melakukan terobosan. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kita bisa memaksimalkan dengan anggaran pusat melalui Inpres sehingga bisa memaksimalkan layanan irigasi untuk masyarakat Mojokerto guna mendukung ketahanan pangan,” kata Rois.
Ia menambahkan, nilai anggaran tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Bagi Pemkab, itu bentuk komitmen menjaga keberlanjutan.
“Perbandingan anggaran tidak beda jauh dengan tahun kemarin, menunjukkan komitmen kami untuk selalu mendukung ketahanan pangan secara berkesinambungan,” ujarnya. (Jay/Adv)
