mahkota555

Advokat Terpecah Belah, Dr. Moch Gati: Bukan Single Bar, Tapi Butuh Satu Otoritas!

Advokat Terpecah Belah, Dr. Moch Gati: Bukan Single Bar, Tapi Butuh Satu Otoritas!
Dr. Moch. Gati

SURABAYA – Konflik internal organisasi advokat yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade dinilai tak boleh lagi dibiarkan berlarut. Fragmentasi ini tak hanya bikin gaduh, tapi juga merugikan masyarakat pencari keadilan.

 

Hal itu disampaikan Dr. Moch Gati, S.H., C.TA., M.H., Head of Legal Office Sakty Law & Associates Surabaya, dalam tulisannya “Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat”.

 

“Pembentukan Dewan Advokat Nasional atau DAN bukanlah pilihan politik. Ini kebutuhan sistemik dan terstruktur. Tanpa satu otoritas yang jelas, advokat akan terus terjebak konflik internal yang tidak elok bagi profesi mulia ini,” tegas Dr. Gati, Selasa 31/5/2026.

 

*Bukan Soal Single Bar vs Multi Bar*

Menurutnya, perdebatan selama ini yang berkutat di dikotomi single bar versus multi bar justru meleset dari inti masalah.

 

“Masalah utamanya bukan jumlah organisasinya. Tapi tidak adanya satu lembaga tegas yang menjalankan 8 kewenangan advokat sesuai UU No 18 Tahun 2003. Mulai dari pendidikan profesi, ujian, pengangkatan, penyumpahan, kode etik, pengawasan, dewan kehormatan, sampai pemberhentian,” jelasnya.

 

Akibat kewenangan tercerai-berai itu, muncul fenomena “forum shopping”. Advokat memilih organisasi yang paling menguntungkan dirinya, bukan yang paling berintegritas.

 

*Solusi Jalan Tengah: Multi Organisasi, Single Authority*

Dr. Gati menawarkan solusi konstitusional. Boleh ada banyak organisasi advokat, itu bagian dari kebebasan berserikat. Tapi kewenangan profesi harus dipegang satu wadah tunggal atau single authority.

 

“Dengan model ini, kebebasan berhimpun tetap terjaga. Tapi standar pendidikan, etik, dan disiplin jadi seragam. Publik juga tidak bingung lagi mau mengadu ke mana,” ujarnya.

 

*Hindari Monopoli, Jaga Transparansi*

Ia juga menjawab kekhawatiran potensi monopoli jika ada satu otoritas. Kuncinya bukan membiarkan fragmentasi, tapi memperkuat transparansi, menjamin independensi dewan kehormatan, dan membuka pengawasan publik.

 

“DAN hadir sebagai arsitek sistem, bukan untuk mematikan organisasi yang ada. Tanpa kerangka ini, kebebasan justru berubah jadi kekacauan,” pungkasnya. (Jay/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *