Majalahglobal.com, Mojokerto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menyoroti angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto yang masih berada di kisaran 3,49 persen tahun 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara optimal guna membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ayni Zuroh menyatakan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi Provinsi Jawa Timur, namun masih ada kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarsektor yang perlu diatasi. Oleh karena itu, DPRD memandang bahwa intervensi kebijakan daerah harus difokuskan pada program-program pemberdayaan ekonomi yang inklusif, terutama pada sektor UMKM dan pertanian sebagai tumpuan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ayni Zuroh juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pelayanan publik, yaitu hak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan proporsional dalam hal ekonomi, hukum, sosial, dan pendidikan.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sumber daya pemerintahan dan kewilayahan di Kabupaten Mojokerto dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui mekanisme pelayanan publik yang berkeadilan,” katanya, Selasa (17/2/2026).
DPRD Kabupaten Mojokerto berharap bahwa pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pertanian, serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. (Jay/Adv)
