Majalahglobal.com, Mojokerto – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto telah mengambil tindakan tegas menanggapi temuan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto terkait masalah legalitas dan pengawasan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Mojokerto. Langkah ini ditandai dengan pemanggilan Satgas MBG dan BGN di Kabupaten Mojokerto untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap operasional SPPG yang berjumlah 76 unit.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Hartono, S.H. menyatakan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan, karena hanya 3 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia menyarankan agar pemberian MBG selama bulan puasa sebaiknya dihentikan sementara untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak membahayakan kesehatan siswa.
“Bagaimana kita bisa menjamin standar kelayakan menu yang disajikan jika hanya 3 SPPG yang memiliki izin lengkap?” tambah Hartono, Senin (16/2/2026).
Temuan ini muncul setelah Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, yang dipimpin oleh M. Agus Fauzan, menerima laporan dan melakukan penelusuran terhadap izin SPPG yang beroperasi di Mojokerto.
M. Agus Fauzan menekankan bahwa rendahnya kepemilikan SLHS tidak menjamin standar kelayakan menu yang disajikan kepada penerima sasaran. Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar SPPG belum dilengkapi alat test kit untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, sehingga sangat mengkhawatirkan bagi siswa yang menjadi penerima sasaran.
Koordinator BGN Mojokerto, Rozi Dian Prasetyo, mengakui bahwa sebagian besar SPPG tetap beroperasi meski belum memiliki SLHS, namun akan diberikan peringatan hingga penutupan permanen jika tidak memenuhi standar.
DPRD Kabupaten Mojokerto berharap bahwa pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa SPPG yang beroperasi memenuhi standar kelayakan. (Jay/Adv)
