Majalahglobal.com, Mojokerto – Dalam rangka mencegah keracunan, DPRD Kota Mojokerto semakin memperkokoh aturan yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalihkan pengelolaan makanan kepada pihak lain atau menggunakan sistem subkontrak katering. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di Gedung DPRD, Rabu (4/2/2026).
Sebanyak 11 SPPG di Kota Mojokerto diminta menjalankan seluruh proses pengolahan makanan secara mandiri untuk menjaga mutu makanan dan meminimalkan risiko makanan tidak layak konsumsi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Indro Tjahjono, menyatakan bahwa penyerahan pengolahan makanan kepada pihak ketiga dapat menurunkan kualitas makanan, terutama terkait waktu pengolahan dan distribusi.
“Proses memasak hingga penyajian harus terkontrol dengan baik. Jika diserahkan ke katering lain, jarak dan waktu distribusi bisa terlalu panjang, sehingga makanan berisiko rusak atau basi,” kata Indro.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk mencegah persoalan serupa di masa depan.
Dinas Kesehatan diminta aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada pengelola SPPG tentang standar keamanan pangan, mulai dari proses memasak, penyimpanan, hingga batas waktu konsumsi yang aman.
Koordinator Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan RDP tersebut bertujuan memastikan dapur umum SPPG beroperasi sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“DPRD tidak dalam posisi mencari kesalahan, melainkan memetakan persoalan dan mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang di Kota Mojokerto. Dengan demikian, diharapkan SPPG dapat menjadi contoh bagi institusi lainnya dalam hal pengelolaan makanan yang aman dan sehat,” harap Ery. (jay/adv-dprd)
