Majalahglobal.com, Mojokerto – DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna Pembahasan Raperda APBD 2026 memasuski penyampaian nota keuangan, (7/10/2025).
Dalam momentum ini, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menyatakan, bahwa program prioritas nantinya menjadi momentum penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan. Termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan sosial.
Gus Bupati menegaskan, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi. Pemkab dalam menyusun arah kebijakan dan program pembangunan tahun anggaran (TA) 2026 berpedoman pada asumsi dasar ekonomi makro nasional.
Acuan tersebut kemudian menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan umum APBD TA 2026. Sehingga selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Sekaligus menjawab kebutuhan daerah secara lebih terarah dan berkesinambungan.
’’Penyusunan rancangan APBD 2026 mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2026, yaitu percepatan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan,’’ ungkapnya.
Pertama, terang Gus Bupati, percepatan transformasi sosial ekonomi berarti berkomitmen untuk mendorong masyarakat agar semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing.
’’Kita ingin membangun ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada sektor tradisional, tetapi juga didorong oleh inovasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat,’’ tandasnya.
Kedua, lanjut dia, transformasi tata kelola pemerintahan. Di dalamnya terkandung makna, pemda harus terus memperbaiki birokrasi agar semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
’’Termasuk pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi digital, akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,’’ tuturnya.
Selanjutnya, arahnya menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan. Hal ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik. Gus Bupati menegaskan, pentingnya pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keterpaduan ruang kota, dan keberlangsungan untuk generasi mendatang.
’’Jadi, pusat pemerintahan baru harus menjadi simbol kemajuan, ramah lingkungan, efisien, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah,’’ tegasnya. Pihaknya berharap, pembahasan yang akan dilakukan dapat berjalan secara konstruktif. ”Penuh keterbukaan dengan dilandasi semangat kebersamaan,” pungkasnya. (Jay/Adv)
