Majalahglobal.com, Mojokerto – Ketua Tim Pengawas Bupati Mojokerto, Prof. Dr. K.H. Asep Saifuddin Chalim menggelar konferensi pers terkait program 100 hari kerja Barra-Rizal dan adanya isu jual beli jabatan serta perpecahan Organisasi Kepala Desa di Mojokerto.
Kiai Asep menjelaskan, terkait program 100 hari kerja Barra-Rizal nanti akan dijelaskan oleh Pak Hariyono.
“Jadi Barra-Rizal ini mempunyai visi mewujudkan Mojokerto yang maju, adil, dan makmur untuk menciptakan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Ini tanggung jawab kita semua yang mengisi kemerdekaan,” ucap Kiai Asep, Kamis (13/3/2025) di Guest House IKHAC, Bendunganjati, Pacet, Mojokerto.
Ditambahkannya, Prabowo Gibran itu begitu tegasnya dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ibu Khofifah dan Pak Emil juga. Mojokerto juga harus meniru apa yang mereka lakukan.
“Pak Mahfud bilang, Andaikan Pak Prabowo hilirasinya bisa jalan, ambil dari tambang saja maka masing-masing orang Indonesia bisa mendapatkan Rp 20 juta/bulan,” ucap Kiai Asep.
Ditegaskannya, korupsi, jual beli jabatan, dan fee proyek tidak boleh ada di Mojokerto dari bawah sampai atas.
“Saya yang membiayai Pilkada puluhan miliar. Saya tidak ingin uang saya tersebut kembali. Saya hanya ingin terwujudnya Indonesia maju, adil, dan makmur,” jelas Kiai Asep.
Ia akan terus memberikan bantuan. Ia tidak akan membuat perusahaan agar mendapatkan proyek dari Kabupaten Mojokerto.
“Tidak benar, kalau ada orang yang mengatasnamakan kami untuk menipu-nipu seperti kemarin menawarkan jual beli jabatan dan hal negatif lainnya. Dalam waktu yang secepatnya saya akan mensosialisasikan tidak boleh ada fee proyek dan proyek harus transparan,” ungkap Kiai Asep.
Ditandaskannya, panitia lelang harus bersih, tidak boleh dapat intervensi. Dalam kesempatan ini, ia juga ingin menyampaikan agar Kepala Desa di Mojokerto bisa bersatu.
“Jangan mengikuti provokator yang mengajak perpecahan dan tidak mengajak persatuan. Siapapun namanya itu adalah provokator kalau ada yang mengajak ketidakbersatuan. Dengan bersatu apa yang menjadi cita-cita luhur untuk Indonesia maju, adil, dan makmur bisa terwujud,” terang Kiai Asep.
Ia mendengar ada Pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) di Kecamatan Trawas dan Kecamatan Dawarblandong tidak hadir saat pelantikan Pengurus Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto. Padahal sudah mendapatkan undangan.
“Saya menghimbau agar mereka bersatu dan bisa masuk PKD. Saya minta pengurus dan anggota organisasi Kepala Desa yang selain PKD segera mengundurkan diri kalau tidak mau dikatakan provokator. Saya ingin mereka ketemu saya dan nanti PKD akan melengkapi dan mengakomodir mereka. Yang penting jangan ada provokasi, saya akan melaporkan ke pihak keamanan untuk melaporkan hal ini dan agar menindaklanjuti hal ini,” ungkap Kiai Asep yang merupakan Pelindung Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Mojokerto.
Hariyono menambahkan, program unggulan Barra-Rizal adalah memindahkan Kantor Pemkab Mojokerto ke Kabupaten Mojokerto.
“Kita tahu bahwa di bidang kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan dari 98% itu 28% non aktif. Dalam waktu 100 hari ini cukup pakai KTP sudah bisa berobat. Selain itu, guru TPQ juga dinaikkan dari Rp 600 ribu jadi Rp 1,2 juta. Selain itu program bedah rumah juga menjadi program 100 hari kerja Barra-Rizal,” tegas Hariyono.
Terkait Inpres efisensi anggaran, kemarin Gus Barra sudah bertemu dengan investor Singapura yang akan berinvestasi di Kabupaten Mojokerto dengan nilai investigasi 60 juta USD.
“Gus Barra kemarin menyampaikan agar investor Singapura tersebut menggunakan tenaga kerja Kabupaten Mojokerto dan mereka setuju untuk itu. Dengan ini maka akan membuka pekerjaan yang seluas-luasnya untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ungkap Hariyono. (Jay/Adv)
