Majalahglobal.com, Mojokerto – Minggu kemarin, DPRD Kota Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD T.A 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD T.A 2025. Selain itu, DPRD Kota Mojokerto juga menyampaikan tanggapan dan rekomendasi terhadap KUA PPAS APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2025.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Mojokerto, Mochamad Harun, S.H. menjelaskan, tidak ada kejelasan mengenai implementasi sub program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
“Kurangnya kejelasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program dan mengurangi efektivitas upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat,” tegas Harun, Senin (12/8/2024) melalui seluler.
Pihaknya merekomendasikan agar Pemerintah Kota Mojokerto memberikan penjelasan yang rinci mengenai mekanisme implementasi sub program tersebut, termasuk langkah-langkah konkret, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan.
“Dengan kejelasan yang memadai, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat lebih terencana dan efektif, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat,” pesan Harun. (Jay/Adv)
