Majalahglobal.com, Mojokerto – Kritisi Bupati Ikfina, Sakarsa Tunggal Wilwatikta menyampaikan aspirasi budaya wong alit Mojokerto di Kantor Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Penanggung Jawab Demo, Angga Supra Setia, S.H. menegaskan, giat demo santun ini untuk menyuarakan nilai budaya dan membawa misi mulia.
“Masyarakat luas ingin terjadi perubahan yang nyata dan signifikan di semua sektor lini kehidupan bermasyarakat,” ungkap Angga, Kamis (13/6/2024).
Ditegaskannya, melihat kondisi serba memprihatinkan inilah, Sakarsa Tunggal Wilwatikta hendak menggugah kesadaran kaum elit pejabat publik seluruh negeri terutama di lingkungan Pemkab Mojokerto.
“Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tolong segera tindak lanjuti kinerja dan tata kelola manajemen penyelenggaraan birokrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sudahkah diisi oleh personal birokrat yang mumpuni, punya kapasitas, dan ber-SDM unggul hasil selektif sesuai acuan SOP Kepegawaian,” tanya Angga.
Ditambahkannya, seluruh produk SK Bupati Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati sudahkah memenuhi kaidah baku tanpa ada unsur KKN.
“Lewat seruan moral etik budaya adat ketimuran ini, kami wong alit Mojokerto mohon dengan amat dan sangat kepada APH bahkan KPK untuk segera melakukan sidak. Segera usut tuntas perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” tandas Angga.
Silahkan masyarakat luas, lembaga, awak media, dan para pemangku kepentingan di Mojokerto memperjuangkan hak yang semestinya diberikan.
“Cermati kembali berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pelayaran Publik yang selama ini dinina-bobokkan birokrasi dengan dalih rahasia negara,” ujar Angga.
Terakhir, pihaknya merasa perlu dikaji kembali keberadaan pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Mengapa tidak segera pindah.
“Selain itu, eksistensi UU KCBN (Kawasan Cagar Budaya Nasional) Trowulan yang belakangan marak disorot karena dugaan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Mojokerto. Harusnya budayawan Mojokerto dilibatkan dalam pengurusan izin, tidak dibuat mudah semuanya karena ini menyangkut cagar budaya, Trowulan itu masuk Kawasan Cagar Budaya Nasional,” tandas Angga.
Mewakili Bupati Mojokerto, Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Drs. Roul Amrullah berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Sakarsa Tunggal Wilwatikta.
“Sudah menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Pimpinan. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Semoga Pemerintah Kabupaten Mojokerto jauh lebih baik lagi kedepannya,” harap Roul. (Jay)
