SPBU 24331115 Jalan Kejora Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Biarkan Pengerit Minyak Gunakan Jerigen

SPBU 24331115 Jalan Kejora Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Biarkan Pengerit Minyak Gunakan Jerigen
SPBU 24331115 Jalan Kejora Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Biarkan Pengerit Minyak Gunakan Jerigen

Majalahglobal.com, Bangka Tengah – Dengan adanya larangan yang sudah di atur oleh pemerintah aktivitas pengerit minyak BBM subsidi di SPBU yang sudah di beri arahan dan harus mengunakan barcode,masih ada SPBU 24331115 jalan kejora kecamatan pangkalan Baru kabupaten Bangka tengah masih memberi pengerit minyak BBM seakan sudah kebal dengan namanya hukum.(11 Oktober 2023)

SPBU 24331115 Jalan Kejora Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Biarkan Pengerit Minyak Gunakan Jerigen
SPBU 24331115 Jalan Kejora Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Biarkan Pengerit Minyak Gunakan Jerigen

 

Dari pantauan team investigasi dilapangan tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11:40 wib siang,terlihat mobil angkot berwarna hijau laut sedang mengisi minyak menggunakan jerigen,dan petugas SPBU tersebut seakan membiarkan pengerit minyak menggunakan jerigen.

team investigasi pun coba konfirmasi kesalah satu pengurus SPBU tersebut tetapi pengurus SPBU tersebut sedang ada tamu.

Sampai berita ini di terbitkan team investigasi akan terus konfirmasi ke pihak aparat penegak hukum, supaya SPBU 24331115 jalan kejora kecamatan pangkalan Baru kabupaten Bangka tengah segera di tindak lanjuti.

Baca Juga :  Pasca Pemilu, Pj Wali Kota Mojokerto: Jaga Suasana Guyub Rukun

Badan usaha dan/atau masyrakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan, serta penggunaan jenis BBM Tertentu,yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha atau masyrakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) dikenakan sanksi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jerat Hukum Bagi SPBU Pasal (56) kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal selengkap berbunyi:

1.mereka yang sengaja memberi Bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2.mereka yang sengaja memberi kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut,jika unsur kesengajaan pada pasal diatas terpenuhi,maka pihak SPBU dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana pembantuan.

Namun disisi lain,jika pembelian dengadengann jeriken dalam jumlah besar untuk menjual kembali BBM tersebut,pasal 29 ayat(2) undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.(citra)

Baca Juga :  Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) di Nilai Tidak Bisa Bekerja,Rekapitulasi Suara di Kecamatan Tengah ilir, Banyak Coret Coret

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *