Majalah global.com
Bangka Selatan – Dari adanya lanjutan pemberitaan dengan blokade jalan di kantor KPU Bangka Selatan yang belum ada penyelesaian dari pemerintah bangka selatan atas ganti rugi sangketa lahan milik masyarakat,membuat pemilik lahan sangketa merasa kecewa dengan pemerintah Bangka Selatan dengan janji-janji palsu ganti rugi dari bulan Febuari sampai saat ini bulan Juni belum ada upaya untuk bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah di berikan oleh pemerintah Bangka Selatan, Sabtu (17/06/ 2023).
Saat putra di konfirmasi,kita sebenarnya sudah ada pertemuan dibulan Febuari dimana disitu di hadiri pihak-pihak terkait aparatur pemerintahan Basel dan juga aparat penegak hukum saksi di pertemuan tersebut dan sudah di sepakati di bulan februari tersebut tapi kenyataannya dari bulan Febuari sampai saat ini bulan Juni belum ada upaya penyelesaian ganti rugi dari pemerintah bangka selatan, makanya saya melakukan blokade jalan supaya mereka sadar dengan di janjikan dengan kita, blokade jalan ini sudah saya lakukan 4 kali tapi mereka cuma memberikan janji-janji palsu.
Untuk blokade jalan ini bukan saya menghambat aktivitas pekerja KPU mereka masih tetap bekerja tapi hak Saya sebagai masyarakat harus mereka tanggung jawab jangan pura-pura tidak tau, kesepakatan itu harus di tepati jangan cuma janji palsu yang tidak terbukti sampai saat ini adanya ganti rugi,” ujarnya.
Karena yang saya tunggu sampai saat ini janji pak sekda sesuai surat berita acara kesepakatan yang telah dibuat dikantor kecamatan,” tegasnya.
Team investigasi pun berulang kali coba konfirmasi pak Edy selaku sekda Bangka Selatan, sama sekali belum ada jawaban terkait sangketa lahan milik masyarakat.
Team investigasi coba konfirmasi ke pihak-pihak pemerintah Bangka Selatan sudah coba konfirmasi belum ada tanggapan mengenai ganti rugi sangketa lahan milik masyarakat. (citra)
