Tanimbar – Edoardus Koisin, S.Sos., M.AP adalah seorang akademis UNLESA yang menganalisis kasus kemiskinan ekstrim di Tanimbar mengatakan bahwa kemiskinan ekstrim tidak terlepas dari masalah sosial yang dialami oleh setiap Negara atau wilayah, baik itu kemiskinan yang bersifat strukural maupun kultural.
Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kabupeten yang bertajuk duan lolat ini-pun merupakan kabupaten yang dari Negeri diberikan lebel sebagai Kabupaten termiskin ekstrtem di Provinsi Maluku.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan kabupaten termiskin ektsrem tertinggi di provinsi Maluku dengan presentasi 27,27%.
Kondisi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kabupaten termiskin ektsrem di Maluku tentunya menjadi perhatian bersama dari semua stakeholder atau pemangku kepentingan untuk menyikapi masalah yang dialami oleh KKT, agar daerah ini bisa keluar dari status miskin ektrem tersebut. Tutur Edoardus Koisin,S.Sos.,M.AP salah satu akademisi Universitas Lelemuku Saumlaki.
Lelaki yang sering disapa Edo koisin itu menyampaikan pandangannya bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar entah itu kemiskinan kultural maupun strkutural tentu ada cara penyelesaiannya, cara penyelesaian yang melibatkan semua unsur terkati dengan konsep collaborative governanace atau yang sering diterjamakan adalah pemerintahan yang berkolaborasi antara semua lembaga kepentingan di daerah. antara lain Government, Privat Sector, civil society, Pers dan Akademisi (Kampus) atau dalam kajian akademisi adalah konsep kolabaorasi pentah helix. Karena mengatasi masalah daerah yang sangat kompleks seperti yang dialami oleh masyarakat di kabupaten bagain selatan Provinsi Maluku ini perlu sinergitas antara semua sektor yang memiliki kompetensi masing-masing seperti pemerintah daerah yang memiliki kewenangan penuh.
Edo yang juga berprofesi sebagai Dosen UNLESA ini, menyamapiakan bahwa government atau pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi persoalan kemiskinan saat ini, karena pemerintah memiliki instrumen penyelenggaraan Negara seperti regulasi, anggaran, fasilitas serta sumber daya aparatur sipil Negara (ASN) yang mumpuni disegala bidang pelayanan publik. seperti yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan yang berbatasan langsung dengan Australia ini.
“Saya melihat banyak ASN yang memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi dalam melakasanakan tugas Negara di daerah serta banyak juga ASN yang memiliki jenjeang pendidkan yang bergelar magister dan doktor. Menurut saya ini modal besar yang dimiliki PEMDA untuk memajukan daerah ini, “pungkasnya”
Senada dengan hal tersbut Edo menyampaikan juga terkait integritas dan loyalitas para pelayan publik (birokrat) di daerah ini tidak bisa berdasarkan sumpah dan janji secara lisan yang di tuangkan berdasarkan pakta integritas dari setiap pejabat di daerah ini saja, tetapi dibuktikan melalui tindakan secara kongkrit melalui pelayanan kepada masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi.
“Saya melihat secara realitas banyak oknum pejabat publik mengingkari pakta integirtas berdasarkan sumpah dan janjinya. Seperti banyak sekali onkum pejabat di daerah ini terjerat kasus korupsi baik itu pejabat yang berada di level desa sampai pejabat di level kabupaten dengan kerugian Negara menurut saya sangat fantastis juga. Saya sangat miris dengan kondisi daerah seperti kondisi miskin, miskin ektrem pula! tapi ada oknum-oknum pejabat mencoba mengunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya dirinya dengan cara korupsi. Ya kalau mental pejabat seperti ini berarti saya agak pesimis, kita tidak bisa keluar dari kondisi ektrem seperti ini, kondisinya pasti stagnan dan tidak bisa bergerak maju untuk keluar dari kondisi ekonomi kita hari ini. kebetulan dalam kajian proposal disertasi saya bahwa kemiskinan strukutral yang dialami oleh masyarakat tidak terlepas dari pejabat yang bermental korup. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa extraordinary crimes, karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat.
Semoga tahun 2024 yang merupakan tahun politik, kita bisa melihat politik berdasarkan kebutuhan daerah ini bukan keinginan pihak-pihak yang ini berkuasa baik itu pada legislatif mauapun eksekutif. Saya sering sampaikan bahwa politk itu adalah mencari pola yang terbaik untuk menyelesaikan masalah publik (berdialektika) agar kontestasi politik di tanimbar ini berdasrkan argumentasi pikir yang diwujudkan berdasarkan adu gagasan agar bisa dapat menghasilkan pemimpin yang kaya secara pemikiran, bukan kaya uang yang mengarah pada politk transaksional. Ya kita melihat rivalitas politik itu berdasarkan isi kepala bukan jumalah kepala agar ada ruang-ruang diskursus kampus untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat tanimabar seperti analogo “rakyat yang cerdas melahirkan pemimpin yang berkulitas”. (Edo Koisin)
