Majalahglobal.com, Mojokerto – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto mengadakan rapat koordinasi pembinaan wilayah dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah pasca kenaikan BBM, Selasa (27/9/2022) di Hotel Lynn, Mojokerto.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Drs. Nugraha Budhi Sulistya M.Si menjelaskan ada beberapa isu strategis di Kabupaten Mojokerto. Yang pertama petani mengeluhkan pembelian solar untuk alat mesin pertanian harus minta rekomendasi dari camat.
“Kemudian yang kedua adalah terkait perubahan alokasi dana transfer yang harus dialokasikan untuk kepentingan subsidi. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang subsidi yang kurang tepat sasaran. Padahal di Peraturan Menteri Keuangan sudah ada batasan-batasan ini harus dialokasikan untuk sektor transportasi, untuk ojol, untuk usaha mikro dan sebagainya,” ungkap Nugraha.
Lebih lanjut dikatakannya, kemudian hal yang paling menonjol berikutnya adalah terkait dengan buruh. Jadi hari ini terkait dengan proses UMK sudah mulai tahapan penyusunan atau bahasanya rapat dewan pengupahan Kabupaten.
“Kawan-kawan buruh menuntut kenaikan 30% dan terus mengawal sampai penetapan nanti di akhir bulan November 2022. Jadi gara-gara BBM naik, buruh minta kenaikan 30%. Sementara kondisi fakta di lapangan, teman-teman di Ngoro sudah merasakan dampak kenaikan BBM. PT SAI sudah merumahkan 1000 karyawannya. PT. Woonam Music sudah merumahkan 600 karyawannya. PT. Chord Gitar sudah menawarkan kepada pekerja untuk mengambil pensiun dini. Dan hari ini sudah ada 12 orang yang mengajukan permohonan pensiun dini dengan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kira-kira itu beberapa isu yang menonjol. Kami mohon arahan dari Pak Sekda terkait dengan beberapa isu ini,” terang Nugraha.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kabupaten Mojokerto Drs. Teguh Gunarko, M.Si. menyampaikan, pada kesempatan ini ia mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Bupati yang belum bisa hadir di acara ini.
“Tadi jam 11 siang saya diperintah Ibu Bupati untuk mewakili rapat koordinasi menciptakan kondusifitas wilayah pasca kenaikan BBM. Kepala Bakesbangpol sudah menyampaikan beberapa isu strategis yang saat ini muncul di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM merupakan kebijakan fiskal dari badan pemerintah dalam rangka bagaimana kapasitas APBN ini bisa secara terus-menerus kita jaga agar tidak defisit dan lain sebagainya. Pemerintah pada dasarnya tidak ingin menaikkan BBM. Pemerintah sadar kalau BBM saya naikkan beban yang akan ditanggung oleh masyarakat cukup berat di semua sektor,” ungkap Teguh.
Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah akan lebih cenderung mengatakan bahwa kenaikan BBM ini dianggap sebagai penyesuaian harga baru BBM.
“Hal ini menjadi tugas kita agar masyarakat tidak syok dengan kenaikan BBM. Maka dari itu dibutuhkan satu sosialisasi dari pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan sampai di tingkat Desa bagaimana kita memberikan satu pengertian yang sama bahwa ini merupakan suatu keterpaksaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga APBN agar tidak jebol,” tegas Teguh. (Jay)
