Malang – isu terkait Kota Malang akan di jadikan sebagai halal city oleh Sutiaji ( Wali Kota Malang ), kembali mengundang reaksi masyrakat Kota Malang. Kebijakan ini dinilai kontraversi dengan identitas Kota Malang sebagai Kota toleransi.
Menanggapi hal tersebut Bung Yongki ( ketua GMNI Malang ) mengatakan Walikota intoleran, tanggapan itu disampaikannya atas keresahanya terhadap kebijakan-kebijakan Walikota yang dinilai hanya berpihak pada satu golongan tertentu.
Pria yang akrab disapah Bung Yongki itu juga mengatakan Walikota Malang tidak mengenal identitas Malang sebagai Kota Toleransi. Sehingga dalam membuat kebijakannya tidak relevan dengan identitas Kota yang dipimpinnya.
bagi saya Walikota itu intoleran. Setiap kebijakannya selalu membuat kontraversi dan ternilai berpihak pada satu golongan tertentu, sementara tidak mau tauh ada kelompok yang lainnya. kenapa ini bisa terjadi? karena sebenarnya Walikota sendiri tidak mengenal identitas Kota yang dipimpinnya. Lah kalo pemimpin itu tidak mengenal identitas kota yang dipimpinnya sudah pasti kebijakannya ngaur dan tidak relevan” Jelas Yongki”
Ketua GMNI Malang itu menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Halal City di Kota Malang. Dirinya meminta Walikota agar menarik stetmentnya yang mengatakan Kota Malang mau dijadikan Halal City. Dan menghimbau agar Walikota tetap terbuka menyerap aspirasi secara menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat dalam membuat kebijakan agar Kota Malang tetap aman dan damai bagi semua golongan. (Jay)
Malang – isu terkait Kota Malang akan di jadikan sebagai halal city oleh Sutiaji ( Wali Kota Malang ), kembali mengundang reaksi masyrakat Kota Malang. Kebijakan ini dinilai kontraversi dengan identitas Kota Malang sebagai Kota toleransi.
Menanggapi hal tersebut Bung Yongki ( ketua GMNI Malang ) mengatakan Walikota intoleran, tanggapan itu disampaikannya atas keresahanya terhadap kebijakan-kebijakan Walikota yang dinilai hanya berpihak pada satu golongan tertentu.
Pria yang akrab disapah Bung Yongki itu juga mengatakan Walikota Malang tidak mengenal identitas Malang sebagai Kota Toleransi. Sehingga dalam membuat kebijakannya tidak relevan dengan identitas Kota yang dipimpinnya.
bagi saya Walikota itu intoleran. Setiap kebijakannya selalu membuat kontraversi dan ternilai berpihak pada satu golongan tertentu, sementara tidak mau tauh ada kelompok yang lainnya. kenapa ini bisa terjadi? karena sebenarnya Walikota sendiri tidak mengenal identitas Kota yang dipimpinnya. Lah kalo pemimpin itu tidak mengenal identitas kota yang dipimpinnya sudah pasti kebijakannya ngaur dan tidak relevan” Jelas Yongki”
Ketua GMNI Malang itu menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Halal City di Kota Malang. Dirinya meminta Walikota agar menarik stetmentnya yang mengatakan Kota Malang mau dijadikan Halal City. Dan menghimbau agar Walikota tetap terbuka menyerap aspirasi secara menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat dalam membuat kebijakan agar Kota Malang tetap aman dan damai bagi semua golongan. (Jay)
