Mojokerto – Ratusan Anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto menggelar audiensi dengan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Rabu (1/12/2021) di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto.
Najib Alfalaq Kordinator Aksi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa audiensi hari ini sebagai bentuk ketidakterimaan pemuda pancasila atas pernyataan anggota DPR RI Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Aksi kali ini untuk menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P yakni Junimart Girsang untuk meminta pemerintah RI membubarkan ormas Pemuda Pancasila. Kami, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto meminta agar saudara Junimart Girsang untuk mencabut pernyataan tentang pembubaran ormas Pemuda Pancasila,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kami meminta agar Junimart Girsang meminta maaf secara terbuka dan tertulis kepada Ormas Pemuda Pancasila.
“Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan tertulis kepada Ormas Pemuda Pancasila melalui media cetak, elektronik, dan media sosial. Junimart Girsang harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI,” tambahnya.
Lebih jauh dikatakannya, Ormas Pemuda Pancasila selalu berada barisan terdepan sebagai benteng dan pengawal ideologi Pancasila dan NKRI.
“Melalui semboyan Pancasila Abadi dan NKRI Harga Mati kita selalu menjadi benteng NKRI dari segala bentuk rongrongan dan ancaman,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto Didik Hendro menyampaikan bahwa kedatangan Pemuda Pancasila kali ini untuk merespon isu nasional terkait pernyataan anggota komisi 2 DPR RI Junimart Girsang untuk membubarkan ormas Pemuda Pancasila.
“Aksi kali ini untuk merespon dan memberikan pernyataan sikap atas komentar Junimar Girsang agar Pemerintah Pusat tidak memperpanjang masalah ini hingga membubarkan Ormas Pemuda Pancasila,” jelasnya.
Menurut Didik, pernyataan politisi dari fraksi PDI-P untuk membubarkan Ormas Pemuda Pancasila hanya karena bentrok dengan Forum Betawi Rempung (FBR) terlalu berlebihan.
“Itu permasalahan lokal dan tidak bisa sampai dijerat dengan pembubaran, untuk itu kami menolak pernyataan itu,” tutupnya. (jay)
