BANYUWANGI – Michael Edy Hariyanto selaku Wakil Ketua DPRD Banyuwangi terus mengkritisi kebijakan pemberhentian 332 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Bahkan, bersama 10 Kiai besar Nahdlatul Ulama (NU), Michael memohon pada Pemkab Banyuwangi agar bersedia membatalkan kebijakan tersebut.
“Saya atas nama pribadi, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi dan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, dengan kesungguhan hati, memohon agar Bupati Banyuwangi, bersedia membatalkan kebijakan pemberhentian THL,” ungkap Michael, Senin (15/3/2021).
Michael meminta agar Pemkab Banyuwangi, bisa mengedepankan hati nurani. Mengingat dimasa pandemi Covid-19, seluruh masyarakat termasuk kalangan THL, sangat membutuhkan penghasilan. Dan di tengah keterpurukan ekonomi global saat ini, untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit.
“Mohon juga dipahami, apa yang kami suarakan murni aspirasi masyarakat. Bukan bentuk antipati atau suka tidak suka terhadap sebuah kebijakan,” terangnya.
Karena sebuah perjuangan untuk rakyat, Michael tidak peduli atas sikapnya yang sampai memohon kepada Pemkab Banyuwangi.
“Disebut apa pun saya tidak peduli. Sudah menjadi kewajiban dan tugas saya selaku wakil rakyat, serta kader Partai Demokrat, untuk selalu bersama rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kiai besar NU yang sepakat dan turut mendukung sikap Michael adalah 5 orang Kiai jajaran Dewan Pertimbangan DPC Partai Demokrat Banyuwangi. Yang diketuai Kiai Masykur Ali, pengasuh Ponpes Ibnu Sina, Dusun Jalen, Desa Setail, Kecamatan Genteng.
Dan 5 orang Kiai Dewan Kehormatan DPC Partai Demokrat Banyuwangi, yang di Ketuai Kiai Mahrus Ali, pengaduh Pondok Pesantren Baitul Khusnan, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring.
“Mari kita mengedepankan rasa kemanusiaan. Dimasa pandemi ini, seluruh masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup,” terang Kiai Masykur Ali. (jay/adv)
