 |
| Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS APBD 2021 Digelar DPRD Banyuwangi Secara Virtual |
Banyuwangi – DPRD Banyuwangi mengadakan sidang paripurna terkait penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Banyuwangi tahun 2021 secara virtual, Senin (2/11/2020).
Paripurna ini sengaja dilaksanakan secara virtual guna mencegah resiko penularan Covid-19 diantara jajaran eksekutif dan legislatif.
Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, M Ali Mahrus didampingi Michael Edy Hariyanto dan diikuti oleh sejumlah anggota dewan lainnya. Secara terpisah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas beserta jajaran mengikuti rapat dari kantor Pemda setempat.
Bupati Banyuwangi mengajak seluruh anggota dewan untuk tetap menguatkan langkah, melakukan akselerasi seiring dengan harapan masyarakat. Sembari berdoa, dia mengajak seluruh elemen pemerintahan agar fokus dalam memulihkan ekonomi.
“Di masa akhir jabatan saya bersama Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, saya ingin mengajak semua untuk tetap menguatkan langkah, melakukan akselerasi seiring meningkatnya harapan masyarakat,” ujar Bupati.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
“Tema pembangunan tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui kebangkitan pertanian, pariwisata dan penguatan SDM, yang akan diterjemahkan kedalam tujuh prioritas pembangunan daerah,” terang Bupati.
Bupati Banyuwangi menyebutkan tujuh prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Diantaranya yaitu stabilisasi perekonomian usaha menengah kebawah akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya, memangkas rantai perijinan investasi yang rumit, revitalisasi dan peningkatan nilai tambah sektor manufaktur dan menggairahkan kembali pariwisata.
Kemudian, group enterprise dengan nilai tambah tinggi di sektor pertanian dan perikanan, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berhimpitan dengan prioritas nasional dan provinsi, dan pemberdayaan UMKM.
“Meskipun urusan terkait pendidikan dan kesehatan tidak disebutkan secara langsung dalam tema pembangunan tahun 2021, isu pada kedua urusan tersebut tetap menjadi prioritas yang wajib dengan sendirinya,” kata Bupati.
Secara umum target pendapatan daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 2,756 triliun atau turun sebesar Rp 458,764 miliar dari APBD tahun 2020 sebasar Rp 3,215 triliun.
“Salah satu poin penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa, dimana dalam masa pandemi tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat, sehingga terdapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah pusat,” terang Bupati.
Penyesuaian komponen pendapatan antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp 60,038 miliar dari target pada APBD tahun 2020 sebesar Rp 565,194 miliar menjadi Rp 505,156 miliar pada tahun 2021.
Pendapatan transfer turun menjadi Rp 2,089 triliun atau berkurang sebesar Rp 257,337 miliar dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 2,346 triliun.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp 141,387 miliar dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 303,250 miliar menjadi Rp 161,862 miliar.
Total belanja daerah pada APBD Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 2,769 triliun, turun sebesar Rp 629,371 miliar dari belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 3,398 triliun.
Jumlah pembiayaan pada APBD tahun 2021 diperkirakan turun sebesar Rp 170,607 miliar dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 183,207 miliar sehingga menjadi sebesar Rp 12,600 miliar ditahun 2021.
“Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2021 sebesar Rp 17 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4,4 miliar,” tutup Bupati Banyuwangi. (Jay)
