Banyuwangi – DPRD Banyuwangi mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) atas perubahan APBD (P-APBD) tahun 2020 oleh Bupati Banyuwangi.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto ini digelar secara virtual terbatas.
Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan, KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi tantangan eksternal dan internal yang logis dan berbagai upaya penanganan Covid-19.
Penyesuaian pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 3,207 triliun atau berkurang sebesar Rp. 132,3 miliar dari penghitungan awal sebesar Rp. 3,339 triliun.
“Pendapatan Asli Daerah direncanakan menurun menjadi Rp. 560,6 miliar atau lebih kurang sebesar Rp. 34,5 miliar dari penghitungan semula sebesar Rp.595,2 miliar,” ujar Bupati Anas, Sabtu (5/9/2020).
Kemudian untuk pendapatan transfer juga mengalami penurunan dari Rp. 2,346 triliun atau berkurang sebesar Rp. 101,1 miliar dari penghitungan awal sebesar Rp. 2,448 triliun.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami perubahan dari Rp. 296,3 miliar menjadi sebesar Rp. 299,8 miliar atau meningkat sebesar Rp. 3,50 miliar yang merupakan hasil penerimaan hibah atas penyertaan modal kepada PUDAM program hibah air minum berbasis kinerja dari Kementerian Keuangan RI.
“Dari pengembangan data transfer yang paling kelihatan dari kita adalah target infrastruktur utama yang tidak tercapai karena relokasi anggaran dan dana transfer dari pusat yang sebagian besar untuk pembangunan akses jalan utama. Tahun ini di refocousing untuk penanganan covid-19,” pungkas Bupati.
Sedangkan total belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 3,390 triliun meningkat sebesar Rp. 15,1 miliar dari penghitungan awal sebesar Rp. 3,375 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto mencermati pendapatan daerah menurun dan belanja daerah justru meningkat di postur prubahan APBD tahun 2020. DPRD Banyuwangi akan mendorong eksekutif untuk lebih memaksimalkan penerimaan PAD di sisa waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran tahun 2020.
Di tahun 2020 yang menyisakan 4 bulan ini, DPRD Banyuwangi melalui komisi III akan memberikan rangsangan untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD).
“Karena masih 4 bulan, kita masih berusaha mana yang bisa ditingkatkan. Kita sama-sama pemerintah dan DPRD,” jelas Michael.
Menurutnya, banyak refocusing anggaran untuk Covid-19 ini memberikan pengaruh terhadap target pencapaian PAD. Dengan kondisi sejauh ini, Banyuwangi masih bisa bertahan dibandingkan dengan kabupaten lain.
“Untuk itu, DPRD Banyuwangi akan memberikan semangat kepada SKPD penghasil untuk berupaya meningkatkan PAD sebelum jatuh tahun anggaran 2020 berakhir,” tuturnya. (Jay)
