HOME // Berita Surabaya // Uncategorized

DPRD Surabaya Kejar Tayang APBD Rp 8 Triliun

   Pada: November 3, 2016
SURABAYA – MG : Kejar tayang APBD 2017,  DPRD Kota Surabaya akan kebut pembahasannya untuk secepatnya selesai. Pasalnya waktu yang tersedia untuk mengesahkan anggaran sebesar Rp 8 triliun tinggal 21 hari . Jika pengesahan APBD terlambat ke bulan berikutnya, maka sanksi terhadap kepala daerah dan anggota dewan ada did epan mata: tidak digaji selama 6 bulan.
    
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, mengatakan, harusnya Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2017 sudah masuk ke dewan. Namun, tahapan pembahasan di badan musyawarah baru dilakukan pekan depan.
    
“Karena banmus paling cepat akan digelar minggu depan, jadi baru setelah itu kita bahas KUAPPAS yang sudah dimasukkan ke dewan,” ungkapnya.
    
Politisi PKS ini mengungkapkan, setelah banmus akan dilakukan pembahasan yang dilanjutkan dengan penetapan KUAPPAS dalam paripurna. Pihak pemkot akan mengajukan rancangan APBD 2017. Idealnya, dalam pembahsan rancangan APBD 2017 itu akan dimintai tanggapan dari masing-masing komisi yang ada di DPRD Kota Surabaya. Hal itu biasanya dilakukan dengan memanggil masing-masing SKPD yang ada di pemkot terkait perencanaan anggaran.
    
“Idealnya begitu memang, memanggil SKPD SKPD di masing masing komisi untuk membahas perencanaan anggaran. Tapi kami otpimis bahwa bisa lah. Karena di tanggal 30 November itu sudah lampu merah, alias harus sudah digedok,” paparnya.
    
Ia mengaku, pembahasan APBD 2017 dengan waktu kurang dari sebulan memang tampak terburu – buru. Ada kondisi yang tidak normal, yaitu adanya perda OPD yang menjadi syarat penyusunan APBD 2017 juga baru disahkan dan diundangkan Rabu (2/11).
    
Sehingga mau tidak mau harus menunggu perda OPD selesai. Segala konsekuensi yang harus diemban adalah kurang efektifnya pembahasan APBD 2017, terlalu singkat.
    
“Untuk nilainya APBD 2017 memang saat ini masih belum ada, tapi kemungkinan sekitar Rp 8 trilliun. Angka itu dilihat dari APBD 2016 setelah PAK kan segitu,” katanya.
    
Reni menuturkan, pihaknya tetap optimis  bisa merampungkan pembahasan sebelum akhir bulan. Mengingat penyusunan anggaran semacam ini sudah terprogram secara rutin, meski ada program baru yang diselipkan dalam anggaran. Sehingga, pihaknya akan fokus  terhadap program- program belanja yang memang sifatnya baru. Seperti di SKPD SKPD yang baru dibentuk di OPD baru. misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
    





Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.