JAKARTA – MG : Presiden Joko Widodo meyakini salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan pembangunan proyek di Indonesia ialah administrasi dan Peraturan Daerah (Perda) yang berbelit. Hal itu menyulitkan pemerintah sendiri dalam menyelesaikan proyek pembangunan.
Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat menyaksikan penandatanganan dokumen terkait beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/6).
Di tengah-tengah arahannya saat acara berlangsung, Jokowi menekankan bahwa dalam waktu dekat ini dirinya akan menghapus sekitar 3.000 Perda bermasalah yang menghambat pembangunan dan investasi.
“Administrasi kita ini memang ruwet, rumit, bertele-tele. Itu yang menyebabkan lama, meskipun sudah dipangkas banyak. Tapi kalau hanya PP, Perpres, mudah. Langsung detik itu juga hapus, sudah. Jangan membuat peraturan dan regulasi yang memberatkan masyarakat, rakyat, dan dunia usaha,” kata Jokowi.
“Sebentar lagi, dalam minggu-minggu ini, yang mau saya hapuskan ada 3.000 Perda,” tegas Jokowi lagi.
Presiden juga mengatakan, penghapusan ribuan Perda bermasalah tersebut dilakukan semata untuk memudahkan masyarakat dan dunia usaha, serta memudahkan pemerintah sendiri agar lebih cepat mengurus segala perizinan dan penyelesaian proyek pembangunan nasional.
Presiden juga mengatakan, penghapusan ribuan Perda bermasalah tersebut dilakukan semata untuk memudahkan masyarakat dan dunia usaha, serta memudahkan pemerintah sendiri agar lebih cepat mengurus segala perizinan dan penyelesaian proyek pembangunan nasional.
Dalam beberapa kesempatan lalu, Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negara Tjahjo Kumolo mencabut sekitar 3.000 Perda bermasalah paling lama di bulan Juli. Ragam aturan itu menghambat perizinan dan membebankan banyak tarif kepada masyarakat.
Pola Pikir
Di kesempatan yang lain, Presiden Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengubah pola pikir dalam bekerja. Ia ingin Korpri berorientasi menghadapi persaingan antarpegawai dan persaingan global.
Di kesempatan yang lain, Presiden Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengubah pola pikir dalam bekerja. Ia ingin Korpri berorientasi menghadapi persaingan antarpegawai dan persaingan global.
Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu pengurus Korpri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6).
“Seluruh ASN (aparatur sipil negara) harus merubah pola pikir dari pola pikir lama menjadi pola pikir baru yang di dalamnya ada paradigma saat ini terjadi persaingan antar ASN dan persaingan dengan dunia luar,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korpri Zudan Arif Fakrulloh, seusai bertemu Presiden.
Bentuk konkret mengubah pola pikir itu adalah dengan meningkatkan profesionalitas di dalam bekerja.
Pegawai, baik di kota atau pelosok daerah harus meningkatkan motivasi dan disiplin dalam bekerja.
Pegawai, baik di kota atau pelosok daerah harus meningkatkan motivasi dan disiplin dalam bekerja.
“Revolusi mental harus menjadi upaya bersama yang diseriusi. ASN di manapun dia bertugas harus mencurahkan seluruh energinya untuk kepentingan pelayanan publik yang lebh baik dari sebelumnya. Itu pesan Pak Presiden,” ujar Zudan.
Zudan mengakui, daya saing ASN di Indonesia rendah.
Oleh sebab itu, Korpri mendukung penuh rencana pemerintah dalam melaksanakan peningkatan kualitas ASN, peningkatan kesejahteraan ASN, serta melakukan efisiensi pegawai agar benar-benar mendapat ASN yang dibutuhkan.
Oleh sebab itu, Korpri mendukung penuh rencana pemerintah dalam melaksanakan peningkatan kualitas ASN, peningkatan kesejahteraan ASN, serta melakukan efisiensi pegawai agar benar-benar mendapat ASN yang dibutuhkan.
Pertemuan itu juga sekaligus undangan bagi Presiden untuk hadir dalam acara HUT Korpri yang akan digelar di Bali pada 29 November 2016. Presiden menyatakan akan akan memenuhi undangan tersebut. (Indigo)
Berita Majalah Global Edisi 057, Juni 2016 :
Lima Mahasiswa Unair Ciptakan Robot Medis
Jokowi Siap Hapus 3.000 Perda
Walikota Mojokerto: Operasi Pasar Terus Dilakukan Hingga H-5
Tiga Ruas Jalan Jember, Gagal Diperbaiki
Kembangkan Wilayah Baru, PGN Rampungkan Proyek Pipa Gas di Pasuruan
Nenek 65 Tahun di Blitar Ini Pilih Akhiri Hidup Terjun ke dalam Sumur
Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto Rekomendasi Peninjauan Ulang Izin Limbah PT Pria
