{"id":99081,"date":"2024-05-29T20:45:04","date_gmt":"2024-05-29T13:45:04","guid":{"rendered":"https:\/\/majalahglobal.com\/?p=99081"},"modified":"2024-05-29T20:45:04","modified_gmt":"2024-05-29T13:45:04","slug":"komnas-ham-di-minta-jaga-independensippabs-tegaskan-tidak-ada-tanah-adat-di-parmonangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/majalahglobal.com\/2024\/05\/29\/komnas-ham-di-minta-jaga-independensippabs-tegaskan-tidak-ada-tanah-adat-di-parmonangan\/","title":{"rendered":"Komnas HAM Di Minta Jaga Independensi:PPABS Tegaskan Tidak Ada Tanah Adat Di Parmonangan"},"content":{"rendered":"

SIMALUNGUN, majalahglobal.com \u2013<\/strong> Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partumpuan Pemangku Adat Budaya Simalungun (PPABS) dibuat gerah oleh ulah sejumlah oknum yang mengklaim memiliki tanah adat di wilayah Kabupaten Simalungun.<\/p>\n

\"Komnas
Komnas HAM Di Minta Jaga Independensi:PPABS Tegaskan Tidak Ada Tanah Adat Di Parmonangan<\/figcaption><\/figure>\n

Ketua Bidang Hukum dan Litbang DPP PPABS, Hermanto Sipayung SH didampingi Wakil Sekretaris Rohdian Purba merasa terusik dengan klaim oknum bermarga Sialagan yang mengaku memiliki tanah adat di Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.<\/p>\n

\"Komnas
Komnas HAM Di Minta Jaga Independensi:PPABS Tegaskan Tidak Ada Tanah Adat Di Parmonangan<\/figcaption><\/figure>\n

\u201cTanah adat tidak ada di Simalungun. Kalaupun ada, ya tanah kerajaan namanya. Jadi dulu, Dolok Parmonangan merupakan wilayah Kerajaan Tanah Jawa,\u201d ucap Hermanto Sipayung, Selasa (28\/05\/2024).<\/p>\n

Dolok Parmonangan dahulunya bernama \u201cParmanangan\u201d, dan merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Tanah Jawa.<\/p>\n

\"Komnas
Komnas HAM Di Minta Jaga Independensi:PPABS Tegaskan Tidak Ada Tanah Adat Di Parmonangan<\/figcaption><\/figure>\n

Sebagai bukti, sebut Hermanto, di masa kepemimpinan Djintar Sinaga, ada perjanjian antara Kerajaan Tanah Jawa dengan Belanda yang tertuang dalam \u201cActe van Concessie\u201d pada tahun 1912.<\/p>\n

Pada perjanjian itu, Raja Tanah Jawa memberikan izin pengelolaan lahan kepada Belanda. Tanah itu berupa lahan di wilayah Dolok Parmonangan (Parmanangan). \u201cItu membuktikan bahwa Belanda mengakui, kalau pemilik lahan adalah Raja Tanah Jawa,\u201d tandasnya.<\/p>\n

\u201cJangan ada pihak-pihak yang membohongi sejarah atau yang mengabutkan sejarah,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Perlu juga diingat, sebutnya, di wilayah kerajaan-kerajaan Simalungun yang dikenal dengan \u201cRaja Marpitu\u201d, tidak mengenal istilah tanah adat\/ulayat. Karena pemilik tanah di wilayah kerajaan-kerajaan Simalungun adalah raja.<\/p>\n

\u201cAdapun raja-raja di Simalungun itu adalah Raja Silou bermarga Purba Tambak, Raja Panei bermarga Purba Dasuha, Raja Purba bermarga Purba Pakpak, Raja Silimakuta bermarga Girsang, Raja Raya bermarga Saragih Garingging, Raja Siantar bermarga Damanik dan Raja Tanah Jawa bermarga Sinaga,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Beranjak dari kondisi seperti itu, DPP PPABS pun menyurati Presiden RI, Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH), dan lembaga negara terkait lainnya. Dengan harapan, penyelenggara negara maupun pemerintah, agar segera menuntaskan problem yang cukup mengganggu masyarakat etnis Simalungun.<\/p>\n

Melalui suratnya, DPP PPABS meminta Komnas HAM ketika membahas persoalan tanah di Dolok Parmonangan, agar mengacu kepada kepemilikan tanah, adat dan sejarah Simalungun.<\/p>\n

\u201cKami juga meminta Komnas HAM menjaga independensinya, dengan tidak hanya menggali informasi dari satu pihak. Melainkan, harus meminta informasi dan pendapat dari pemangku adat dan buadaya Simalungun, serta ahli waris dari raja-raja Simalungun,\u201d tutur advokad yang lama berprofesi sebagai jurnalis ini.<\/p>\n

Lalu, DPP PPABS juga menyatakan, hingga saat ini, belum ada peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Simalungun tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.<\/p>\n

Sehingga, ketika penetapan masyarakat hukum adat belum ada, maka ketentuan Pasal 67 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, serta Pasal 34 ayat 1 PP Nomo 33 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan, tidak terpenuhi.<\/p>\n

Pun demikian, jelas Hermanto, bila pun ada tanah adat\/ulayat di Kabupaten Simalungun, selayaknya sebelumnya mendapatkan penetapan ahli waris raja-raja di Simalungun, maupun dari marga-marga Simalungun.<\/p>\n

\u201cKarena yang berhak menyatakan atau memiliki tanah adat di wilayah Simalungun adalah ahli waris raja,\u201d katanya.<\/p>\n

Beranjak dari hal itu, PPABS menetapkan kriteria untuk dapat disimpulkan memiliki tanah adat, yakni:<\/p>\n

1. Memiliki Subjek, yang artinya , adanya masyarakat, aksara, bahasa, marga, tatanan kehidupan, ada tutur dan lainnya.<\/p>\n

2. Memiliki Objek, yang artinya, adanya tanah, seperti parjalangan, tapian, tanah partuanon, galunggung dan lainnya.<\/p>\n

3. Memiliki hubungan antar subjek dan objek.<\/p>\n

4. Memiliki teritorial, garis keturunan, hubungan turunan darah, suku asli.<\/p>\n

5. Adanya peraturan daerah (Perda) tentang masyarakat hukum adat dan tanah adat yang ditetapkan oleh pemerintah.<\/p>\n

6. Tidak bisa dimiliki pribadi, harus dipergunakan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama dan dikuasai secara bersama-sama oleh masyarakat adat<\/p>\n

7. Digunakan secara bersama-sama, untuk dikelola, bukan untuk dimiliki atau bukan untuk menjadi hak milik perorangan.<\/p>\n

\u201cJadi apa landasan mereka menklaim tanah adat? Kami tegaskan lagi, tidak ada tanah adat di tanah Simalungun. Mari kita jaga Habonaron do Bona,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Sementara keturunan atau ahli waris Raja Tanah Jawa ke-18, Tuan Djintar Sinaga yakni Arwansyah Sinaga menegaskan bahwa Kerajaan Tanah Jawa telah terbentuk sejak tahun 1225 Raja I Tanah Jawa Sorgamauki Djaohari (1225M-1300M) dan Sang Muha Raja Sri Nag (1395M-1300M). (S.Hadi Purba)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SIMALUNGUN, majalahglobal.com \u2013 Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partumpuan Pemangku Adat Budaya Simalungun (PPABS) dibuat…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":99086,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11333,11268,9745],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-99081","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-provinsi-sumatra-utara","category-berita-simalungun","category-headline"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/99081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=99081"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/99081\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":99087,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/99081\/revisions\/99087"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/99086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=99081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=99081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=99081"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=99081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}