Jakarta,majalahglobal.com \u2013 Dewan Pers memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) dan Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang dan Hukum Pidana (RKUHP). Apresiasi diberikan karena Wamenkumham dan Tim Perumus secara responsif memfasilitasi pertemuan dengan Dewan Pers untuk membahas Draf RKUHP.<\/p>\n
<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharma Jaya. Menurutnya, Dewan Pers mendukung RKUHP yang telah dibuat oleh Pemerintah, namun ada beberapa catatan yang menjadi perhatian kaum pers.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cKami mengapresiasi Pak Wamenkumham, dan Tim Perumus RKUHP atas pertemuan kali ini. Kami membawa semangat, pasal-pasal yang sudah baik dalam RKUHP mari diteruskan, dan yang belum mari sama-sama kita perbaiki,\u201d ujar Agung di Jakarta, Rabu (20\/07\/2022).<\/p>\n
<\/p>\n
Pada pertemuan kali ini Dewan Pers juga menyampaikan pasal-pasal yang menjadi perhatian kaum pers, dan meminta draf RKUHP yang disampaikan ke DPR untuk ditayangkan di website resmi Kemenkumham.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cKami mohon draf RKUHP yang sudah final dari Pemerintah ditampilkan di website Kemenkumham. Agar kami dapat mempelajari dan tindaklanjuti,\u201d kata Agung.<\/p>\n
<\/p>\n
Adapun pasal-pasal yang menjadi perhatian Dewan Pers, Ketua Bidang Pengaduan dan Etika Pers, Yadi Hendriana, membeberkan pasal-pasal tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cPertama, terkait dengan pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, pasal yang disorot soal penyiaran atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong,\u201d kata Yadi.<\/p>\n
<\/p>\n
Kemudian, pasal lainnya yang menjadi sorotan yakni soal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara; penghinaan terhadap pemerintah dan penghasutan untuk melawan penguasa umum.<\/p>\n
<\/p>\n
Selanjutnya soal gangguan dan penyesatan proses peradilan; tindak pidana terhadap agama; pencemaran nama baik; dan pencemaran orang mati.<\/p>\n
<\/p>\n
Sebelumnya, Wamenkumham Eddy O. S. Hiariej mengatakan bahwa RKUHP yang dibuat oleh Pemerintah selalu melibatkan partisipasi publik dalam penyusunannya.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cKami punya rekam jejaknya, kami selalu melibatkan publik dalam penyusunan RKUHP,\u201d terang Eddy.<\/p>\n
<\/p>\n
Kemudian Wamenkumham menjelaskan mengapa pihaknya tidak mau membuka ke publik sebelum diserahkan ke DPR, pihaknya tidak mau RKUHP menjadi polemik.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cKalau dibuka ke publik, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan\/revisi, kami takutkan nantinya akan menjadi polemik di masyarakat, sangat terbuka kemungkinan kerancuan versi RKUHP yang digunakan di masyarakat,\u201d jelas Eddy.<\/p>\n
<\/p>\n
Lebih lanjut Wamenkumham mengatakan, diselenggarakannya pertemuan kali ini adalah untuk mendengar masukan dan saran dari Dewan Pers.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cKami mau mendengarkan uneg-uneg, kritik, dan masukan dari Dewan Pers,\u201d tandas Eddy<\/p>\n
<\/p>\n
Terkait permohonan Dewan Pers untuk menayangkan Draf RKUHP pada website Kemenkumham dalam upaya transparansi, Plt. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP) Dhahana Putra berjanji akan segera menayangkan pada website Kemenkumham.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cHari ini (Rabu 21 Juli 2022) akan kami tayangkan di website kami,\u201d kata Dhahana.<\/p>\n
<\/p>\n
Mendengar kabar tersebut Wakil Ketua Dewan Pers mengucapkan terima kasih, dan meminta kesediaan Pemerintah\/ Tim Perumus RKUHP nantinya untuk hadir berdiskusi lebih lanjut.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cKami mohon waktu untuk mempelajari Draf RKUHP, dan nantinya kami akan mengundang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk berdiskusi lebih lanjut,\u201d ucap Agung. (iswandi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta,majalahglobal.com \u2013 Dewan Pers memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya…<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":51390,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-51389","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-jakarta"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/51389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=51389"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/51389\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51392,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/51389\/revisions\/51392"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/51390"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=51389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=51389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=51389"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=51389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}