MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, Selasa (25\/5) siang di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)\u00a0 Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo. Penghargaan diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono, pada Bupati Mojokerto\u00a0Ikfina Fahmawati\u00a0didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh.<\/p>\n
Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2019\u00a0lalu opini\u00a0WTP\u00a0juga telah dikantongi Pemkab Mojokerto.\u00a0Ini artinya,\u00a0WTP\u00a0tahun anggaran 2020 yang diterima kali ini merupakan prestasi tujuh kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan.\u00a0WTP\u00a0merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
WTP\u00a0sebenarnya bukan tujuan, melainkan sebuah sarana yang mampu menggambarkan kondisi sebuah daerah yang telah menerapkan transparansi, dan\u00a0good governance. Selanjutnya, informasi yang diolah dan disajikan dalam laporan yang menghasilkan predikat\u00a0WTP, bisa dijadikan alat atau instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis.<\/p>\n
\u201cKami harap hasil pemeriksaan ini dapat mendorong dan memotivasi jajaran Pemerintah Daerah, untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Semoga LHP ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,\u201d kata Joko Agus Setyono dalam sambutan.<\/p>\n
Selain Kabupaten Mojokerto, beberapa daerah juga menerima Opini WTP dalam kesempatan ini. Antara lain Pemkab Sumenep yang juga 7 kali berturut-turut, Kabupaten Pamekasan 4 kali berturut-turut, dan Pemkot Pasuruan sebanyak 1 kali. Joko juga mengungkapkan beberapa temuan signifikan yang harus diperhatikan oleh semua Pemerintah Daerah. Meski tidak memberikan pengaruh terhadap kewajaran laporan, Joko menekankan agar temuan tersebut menjadi rekomendasi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti.<\/p>\n
Adapun di antaranya adalah pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, yang dinilai belum memadai. Begitupun dengan penatausahaan PBB P-2 dan kebijakan akuntansi, penatausahaan persediaan atas bantuan Covid-19 tahun anggaran 2020, serta ada kemahalan harga pengadaan barang penanganan Covid-19 dari Belanja Tak Terduga (BTT).<\/p>\n
Secara lengkap, opini\u00a0WTP\u00a0merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya\u00a0fraud\u00a0atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemui, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan.<\/p>\n
Sementara laporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Serta harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuahan pada perundang-undangan, dan kecukupan informasi.<\/p>\n
Selain itu, hal mendasar dari\u00a0WTP\u00a0adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif.\u00a0WTP\u00a0merupakan yang teratas dari tingkatan LKPD, yang diikuti predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, dan Disclaimer.<\/p>\n
Bupati\u00a0Ikfina Fahmawati\u00a0mengucapkan terima kasih, pada seluruh OPD yang telah bekerja dengan baik dan maksimal. Bupati berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan.<\/p>\n
\u201cSaya ucapkan terima kasih pada semua OPD yang yang telah serius dan konsekuen dalam hal menyusun laporan keuangan dengan maksimal dan tepat waktu. Prestasi ini harus terus kita pertahankan,\u201d ucap Bupati\u00a0ikfina\u00a0yang hadir didampingi\u00a0Pj Sekdakab Mojokerto, Inspektur Kabupaten Mojokerto, Kepala BPKAD beserta OPD terkait. (jay)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":29172,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-29171","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-mojokerto"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/29171","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=29171"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/29171\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29173,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/29171\/revisions\/29173"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/29172"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=29171"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=29171"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=29171"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=29171"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}