{"id":28304,"date":"2021-04-15T22:27:21","date_gmt":"2021-04-15T15:27:21","guid":{"rendered":"https:\/\/majalahglobal.com\/?p=28304"},"modified":"2021-04-30T14:28:32","modified_gmt":"2021-04-30T07:28:32","slug":"pemuda-pancasila-ajukan-hearing-proyek-reklamasi-pantai-ketapang-ini-tanggapan-ketua-dprd-banyuwangi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/majalahglobal.com\/2021\/04\/15\/pemuda-pancasila-ajukan-hearing-proyek-reklamasi-pantai-ketapang-ini-tanggapan-ketua-dprd-banyuwangi\/","title":{"rendered":"Pemuda Pancasila Ajukan Hearing Proyek Reklamasi Pantai Ketapang, Ini Tanggapan Ketua DPRD Banyuwangi"},"content":{"rendered":"<p>BANYUWANGI\u00a0\u2013 Majelis Pimpinan Cabang (MPC)\u00a0Pemuda Pancasila Banyuwangi mendatangi secara langsung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (15\/4\/2021).<\/p>\n<p>Mereka mengajukan hearing atas keberadaan proyek\u00a0reklamasi pantai Ketapang\u00a0di Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Menurutnya, proyek pengurukan pantai yang menghadap ke selat Bali tersebut dilakukan oleh PT Pasifik Masami Indonesia untuk pembangunan dermaga khusus.<\/p>\n<p>\u201cKita tahu wilayah Kecamatan Kalipuro itu masuk kawasan peruntukan perikanan tangkap dan wilayah pengembangan budidaya ikan hias,\u201d jelas Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH.<\/p>\n<p>Lebih lanjut dikatakannya, Pemuda Pancasila memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawal proses pembangunan serta investasi di Kabupaten Banyuwangi. Guna memastikan pembangunan dan investasi telah memenuhi asas keberlanjutan, manfaat serta asal keadilan masyarakat.<\/p>\n<p>&#8220;Pelaksanaan proyek reklamasi pantai yang dilakukan PT Pasific Masami Indonesia di Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, diduga terlalu dipaksakan. Disinyalir berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan ekosistem laut yang bisa berimbas pada rusaknya kawasan perikanan tangkap dan pengembangan budidaya ikan hias. Padahal itu merupakan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Dan terkait ekosistem laut, merupakan milik seluruh masyarakat Banyuwangi,\u201d tandas Zamroni.<\/p>\n<p>Masih kata Zamroni, pembangunan dermaga khusus di wilayah Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, bukanlah hal yang mendesak. Mengingat tak jauh dari lokasi proyek reklamasi, terdapat banyak pelabuhan atau dermaga.<\/p>\n<p>\u201cMengacu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi, Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032, kita menduga ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek reklamasi pantai ini,\u201d jelasnya..<\/p>\n<p>Untuk itu, MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, meminta kepada pimpinan DPRD Banyuwangi, untuk segera menindaklanjuti permohonan hearing\u00a0\u00a0Dan pada pelaksanaan, diharap wakil rakyat bisa menghadirkan seluruh instansi terkait. Mulai dari Pemerintah Desa Ketapang hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Termasuk Polresta Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.<\/p>\n<p>Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengaku akan segera menindaklanjuti permohonan hearing yang diajukan oleh ormas pemuda pancasila. Menurutnya, peran serta aktif seluruh elemen masyarakat dalam mengawal proses pembangunan dan investasi di Banyuwangi memang sangat dibutuhkan.<\/p>\n<p>\u201cSegera kita tindak lanjuti,\u201d pungkas Made.<\/p>\n<p>Ketua DPRD Banyuwangi ini juga sepakat dengan penerapan asas keberlanjutan, manfaat serta asal keadilan masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan investasi.<\/p>\n<p>\u201cPembangunan dan investasi harus terus berlanjut, tapi kelestarian lingkungan, kemanfaatan serta kepentingan masyarakat luas tidak boleh diabaikan,\u201d katanya terkait permohonan hearing MPC\u00a0Pemuda Pancasila Banyuwangi, tentang keberadaan proyek\u00a0reklamasi pantai Ketapang\u00a0oleh PT Pasifik Masami Indonesia di Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. (jay\/adv)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANYUWANGI\u00a0\u2013 Majelis Pimpinan Cabang (MPC)\u00a0Pemuda Pancasila Banyuwangi mendatangi secara langsung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":28305,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,15],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-28304","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advertorial","category-berita-banyuwangi"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/28304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=28304"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/28304\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28306,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/28304\/revisions\/28306"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/28305"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=28304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=28304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=28304"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=28304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}