{"id":21490,"date":"2015-10-13T03:33:00","date_gmt":"2015-10-13T03:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.majalahglobal.com\/2015\/11\/kenaikan-upah-buruh-dinilai-tak.html"},"modified":"2015-10-13T03:33:00","modified_gmt":"2015-10-13T03:33:00","slug":"kenaikan-upah-buruh-dinilai-tak-pengaruhi-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/majalahglobal.com\/2015\/10\/13\/kenaikan-upah-buruh-dinilai-tak-pengaruhi-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma\/","title":{"rendered":"Kenaikan Upah Buruh Dinilai Tak Pengaruhi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)"},"content":{"rendered":"
<\/a><\/div>\n
MOJOKERTO – MG : Buruh di Kabupaten Mojokerto menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik 22 persen. Kendati ada wacana UMK di ring satu termasuk Kabupaten Mojokerto tidak akan naik.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
Ditambah survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Disnaker Kabupaten Mojokerto hanya menemukan angka Rp 2,232 juta. Dikatakan, Ardian Safendra Konsultan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mojokerto jumlah itu masih lebih kecil dibanding UMK sekarang ini yakni Rp 2,695 juta.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
\u2019\u2019KHL itu belum memasukkan komponen transportasi dua kali PP (pulang-pergi) dan iuran BPJS. Makanya, kita tetap menuntut UMK naik. Kenaikan UMK 22 persen paling sesuai dengan kondisi sekarang ini,\u2019\u2019 tuturnya.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
Itu berarti naik Rp 592 ribu menjadi Rp 3,287 juta. Nilai tersebut masih kata dia adalah jalan tengah dari melemahnya kondisi ekonomi dan sebagai nilai yang adil untuk buruh dan pengusaha. Di mana nilai daya beli buruh tidak turun drastis dan pengusaha tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
KHL Rp 2,232 juta yang ditemukan Disnakertrans menurut Ardian tidak bisa dijadikan acuan UMK. Karena belum memasukkan pembiayaan jaminan sosial dan nilai transport dua kali PP. \u2019\u2019Jika nilai KHL tidak memasukkan unsur nilai pertanggungan jaminan sosial yang nilainya sekitar 4 persen, maka dipastikan terjadi penurunan kualitas dari nilai KHL,\u2019\u2019 ucapnya.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
Hal itu, dikarenakan harus ada uang yang dialokasikan untuk membayar iuran jaminan sosial tersebut. \u2019\u2019Oleh karena itu, untuk menghindari hilangnya daya beli masyarakat maka sejatinya upah buruh harus dinaikkan,\u2019\u2019 tegasnya.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
Menurut Ardian, kenaikan upah tahun lalu sebesar 30 persen tidak menurunkan jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Mojokerto. \u2019\u2019Sekitar 20 perusahaan penanaman modal asing (PMA) masuk dan berinvestasi di Mojokerto dan tidak berpengaruh dengan kenaikan upah,\u2019\u2019 ucapnya.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
Dia juga siap mengambil langkah kepada perusahaan yang tidak membayar sesuai UMK. \u2019\u2019Jika hanya 25 persen yang membayar UMK, maka 75 persen dari anggota Apindo Mojokerto telah melanggar hukum dan bisa saja ditindak pidana oleh kepolisian,\u2019\u2019 tandasnya.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
Pendapat Apindo yang mengatakan bahwa akan banyak PHK jika upah naik, menurut Ardian\u00a0 itu hanya omong kosong. \u201dTanpa adanya upah naik pun Apindo pasti juga akan mem-PHK buruh dengan berbagai alasan terutama untuk karyawan kontrak dan outsourcing,\u2019\u2019 paparnya.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
Gubernur, menurut Ardian, juga tidak bisa semena-mena mengambil kebijakan tidak menaikkan upah buruh. \u2019Dengan tidak menaikkan nilai upah, maka gubernur kata dia sudah mencederai semangat hubungan industrial yang berkeadilan.
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/div>\n
\u201dUpah naik adalah sebuah solusi menurunnya tingkat daya beli buruh. Jika upah naik maka daya beli naik dan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena barang dan jasa tetap bergerak,\u2019\u2019 tandasnya. (Jay\/Adv)
<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MOJOKERTO – MG : Buruh di Kabupaten Mojokerto menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik 22…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,55,1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-21490","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-advertorial","category-berita-mojokerto","category-uncategorized"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/21490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=21490"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/21490\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=21490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=21490"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=21490"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=21490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}