{"id":14891,"date":"2019-02-28T10:59:00","date_gmt":"2019-02-28T10:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.majalahglobal.com\/2019\/02\/ning-ita-berkomitmen-cegah-korupsi-di.html"},"modified":"2019-02-28T10:59:00","modified_gmt":"2019-02-28T10:59:00","slug":"ning-ita-berkomitmen-cegah-korupsi-di-kota-mojokerto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/majalahglobal.com\/2019\/02\/28\/ning-ita-berkomitmen-cegah-korupsi-di-kota-mojokerto\/","title":{"rendered":"Ning Ita Berkomitmen Cegah Korupsi di Kota Mojokerto"},"content":{"rendered":"
<\/a><\/div>\n

MOJOKERTO – majalahglobal.com : Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari pada Kamis (28\/2) hadir dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen BersamaPemberantasan Korupsi Terintegrasi bersamaKPK di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Rakor Pemerintah Daerah di Jawa Timur tersebut diikuti oleh Bupati \/ Wali Kota se-Jawa Timur serta unsur pimpinan dari DPRD Jatim.<\/p>\n

Pengarahan dari KPK ini merupakan bentuk pendampingan KPK kepada Pemerintah Daerah \u00a0di Jawa Timur dan merupakan tindak lanjut kunjungan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ke Gedung KPK Jakarta beberapa waktu yang lalu.<\/p>\n

Dalam sambutannya, Khofifah memaparkan nilai Provinsi Jawa Timur dalam aksi program penanggulangan korupsi terintegrasi tahun 2018. \u201cNilai Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari satu Pemprov dan 38 Pemkab \/ Pemkot adalah 66% atau 8 % diatas nilai rata-rata nasional yaitu 58%,\u201d jelas Khofifah.<\/p>\n

Sebagaimana hasil pertemuan Khofifah dengan KPK beberapa waktu lalu, ada delapan hal yang rawan terjadi \u00a0korupsi yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.<\/p>\n

\u201cOptimalisasi pendapatan daerah di Jawa Timur memperoleh nilai terendah dalam evaluasi KPK. Kami harapkan asistensi yang lebih detil dari tim korsupgah supaya dari sisi pendapat daerah bisa dimaksimalkan,\u201d harap Khofifah.<\/p>\n

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan kendala-kendala \u00a0yang dihadapi Jawa Timur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu tentang aplikasi perencanaan dan penganggaran yang sudah ada namun belum terintegrasi, PTSP masih ada permintaan rekomendasi teknis yang kemudian belum dapat dilaksanakan oleh PTSP.<\/p>\n

\u201cKendala dalam Manajemen ASN adalah implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang membutuhkan anggaran yang besar dan pengembangan serta penerapan aplikasi \u00a0e-kinerja sebagai dasar pemberian remunerasi yang membutuhkan persiapan waktu yang relatif lama,\u201d lanjutnya.<\/p>\n

Khofifah menjelasakan terkait dana desa di Jawa Timur kendala yang dihadapi adalah bahwa kurang optimalnya pengawasan dana desa \u00a0desa karena terbatasnya anggaran dana pemerintah kabupaten \/ kota. \u201cUntuk optimalisasi pendapatan daerah dibutuhkan sinergitas antara BPPKA dengan kantor pertanahan setempat dan kantor wilayah pajak terkait rekonsiliasi manual dan koneksi khusus sehingga proses analisis kembali pajak yang dapat ditarik pemerintah daerah,\u201d kata Khofifah. Khofifah menambahkan belum adanya sistem pencatatan barang milik daerah yang handal menjadi kendala dalam manajemen aset daerah sehingga banyak lahan yang dikuasai oleh warga secara ilegal.<\/p>\n

\u00a0Dengan adanya kendala tersebut Gubernur Jatim memohon bimbingan KPK dan instansi terkait agar rencana aksi yang akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan optimal dan bermanfaat dengan sebanyak-banyaknya terhadap kepentingan masyarakat.<\/p>\n

Terkait program CETAR (cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif) Khofifah mengatakan akan menyiapkan tim audit CETAR di OPD. \u201cMelalui tim audit CETAR kita bisa melihat tidak sekedar cepatnya layanan diberikan tetapi \u00a0efektifitas, transparansi dan akuntabilitas tingkat respon yang memberikan kenyamanan kecepatan dan memaksimalkan seluruh layanan kepada masyarakat,\u201d jelas Khofifah<\/p>\n

Dalam kesempatan ini Gubernur juga menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati dan Wali Kota sebagai top manajemen di daerah atas dorongan, fasilitas dan anggaran yang penuh kepada pelaksanaan kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi.<\/p>\n

Sehubungan dengan penandatanganan komitmen dengan KPK, Ning Ita menjelaskan ada 12 yang menjadi kesepakatan. \u00a0Pertama adalah tentang pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang bebas intervensi melalui implementasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Kedua meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik e-procurement serta menjamin kemandirian Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPBJ).<\/p>\n

Ketiga adalah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik, ke empat adalah penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), kelima melaksanakan perbaikan manajemen pengelolaan ASN yang meliputi proses seleksi mutasi, rotasi dan promosi jabatan yang bebas praktek korupsi.<\/p>\n

Ning Ita menambahkan bahwa optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penggalian potensi pendapatan serta penegakan aturan juga bagian dari isi kesepakatan bersama.<\/p>\n

\u00a0\u201cSerta melaksanakan langkah-langkah perbaikan tata kelola di sektor-sektor strategis antara lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan serta sumber daya alam lainnya. Optimalisasi kepatuhan pelaporan LHKPN dan sistem pengendalian gratifikasi serta pelaporan gratifikasi serta melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi,\u201d jelas Ning Ita.<\/p>\n

\u201cMelalui penandatanganan kesepakatan ini, Pemerintah Kota Mojokerto siap melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan akan melaksanakan dengan sebaik mungkin,\u201d seru Ning Ita. Ning Ita hadir dalam acara ini dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati dan Inspektur Kota Mojokerto Akhnan. (Jayak\/Adv)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MOJOKERTO – majalahglobal.com : Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari pada Kamis (28\/2) hadir dalam acara…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,55,1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-14891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-advertorial","category-berita-mojokerto","category-uncategorized"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/14891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=14891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/14891\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=14891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=14891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=14891"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=14891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}