MOJOKERTO \u2013 Pemerintah Kota Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n
<\/p>\n
Kesepakatan itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto, Senin 29\/6\/2026. Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh Wali Kota Ika Puspitasari dan pimpinan DPRD menjadi penanda berakhirnya proses pembahasan di tingkat legislatif.<\/p>\n
<\/p>\n
Tahapan ini merupakan amanat Undang-Undang untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggaran daerah satu tahun sebelumnya kepada publik.<\/p>\n
<\/p>\n
*Diteken Setelah Bahas Masukan Banggar*<\/p>\n
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, menyebut persetujuan ini sebagai wujud sinergi eksekutif dan legislatif.<\/p>\n
<\/p>\n
“Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama atas persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mengemban amanah konstitusi,” ujarnya.<\/p>\n
<\/p>\n
Ia menyampaikan apresiasi khusus kepada pimpinan DPRD dan Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto. Menurut Ning Ita, seluruh saran, catatan, dan masukan selama proses pembahasan akan menjadi bahan evaluasi Pemkot.<\/p>\n
<\/p>\n
“Berbagai saran dan masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan APBD agar semakin efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.<\/p>\n
<\/p>\n
Penekanan pada akuntabilitas ini sejalan dengan prinsip good governance. Laporan pertanggungjawaban APBD menjadi instrumen bagi DPRD dan masyarakat untuk menilai sejauh mana anggaran 2025 digunakan sesuai peruntukannya.<\/p>\n
<\/p>\n
*Fokus pada Peningkatan Pelayanan Publik*<\/p>\n
Dalam sambutannya, Ning Ita juga menyorot pentingnya menjaga kerja sama antara legislatif dan eksekutif ke depan.<\/p>\n
<\/p>\n
“Kami berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif tetap terjalin dengan baik, dan terus dapat ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang lebih sejahtera,” ucapnya.<\/p>\n
<\/p>\n
Harapan itu muncul di tengah tantangan fiskal daerah. Dengan APBD yang telah dipertanggungjawabkan, Pemkot kini memiliki dasar hukum dan evaluasi untuk menyusun prioritas belanja tahun anggaran berjalan.<\/p>\n
<\/p>\n
*Masuk Tahap Evaluasi Gubernur Jatim*<\/p>\n
Setelah disetujui bersama, proses legislasi belum selesai. Sesuai mekanisme, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 selanjutnya akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur.<\/p>\n
<\/p>\n
Tujuannya untuk dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Jika tidak ada masalah substantif, Raperda baru akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto.<\/p>\n
<\/p>\n
Penetapan Perda menjadi dasar hukum final atas pelaksanaan APBD 2025. Dokumen itu juga akan menjadi rujukan BPK dalam audit kinerja keuangan daerah.<\/p>\n
<\/p>\n
Dengan disepakatinya Raperda ini, Pemkot Mojokerto menuntaskan satu siklus penting dalam tata kelola keuangan daerah, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. (Jay)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MOJOKERTO \u2013 Pemerintah Kota Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":128030,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55,11334,9745],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-128029","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-mojokerto","category-berita-provinsi-jawa-timur","category-headline"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/128029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=128029"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/128029\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":128032,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/128029\/revisions\/128032"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/128030"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=128029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=128029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=128029"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=128029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}