{"id":127701,"date":"2026-06-19T08:25:50","date_gmt":"2026-06-19T01:25:50","guid":{"rendered":"https:\/\/majalahglobal.com\/?p=127701"},"modified":"2026-06-19T08:25:50","modified_gmt":"2026-06-19T01:25:50","slug":"gugatan-sunarko-utomo-menang-komisi-informasi-jatim-putuskan-pemdes-temon-wajib-buka-apbdes-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/majalahglobal.com\/2026\/06\/19\/gugatan-sunarko-utomo-menang-komisi-informasi-jatim-putuskan-pemdes-temon-wajib-buka-apbdes-2022\/","title":{"rendered":"Gugatan Sunarko Utomo Menang, Komisi Informasi Jatim Putuskan Pemdes Temon Wajib Buka APBDes 2022"},"content":{"rendered":"
Majalahglobal.com<\/a>, Sidoarjo<\/a> – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur memenangkan sebagian gugatan Sunarko Utomo*. Dalam Putusan No 48\/VI\/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A\/2026, KI Jatim memerintahkan *Pemerintah Desa Temon, Trowulan, Mojokerto membuka Laporan Pertanggungjawaban APBDes 2022 beserta dokumen perencanaan dan pelaksanaan*.<\/h5>\n
\"Gugatan
Sunarko Utomo (tengah) saat foto bersama di Komisi Informasi Jatim<\/figcaption><\/figure>\n

Namun *RAB, analisa harga satuan, bill quantity, daftar penerima barang, dan data pekerja\/rekanan dinyatakan informasi yang dikecualikan*.<\/p>\n

 <\/p>\n

Sidang sengketa teregister Nomor 048\/VIII\/KI-Prov.Jatim-PS\/2024 ini jadi contoh: transparansi desa wajib jalan, tapi ada batas kerahasiaan yang dilindungi UU.<\/p>\n

 <\/p>\n

*\u201cWarga Berhak Ikut Awasi Pembangunan\u201d – Hadi Purwanto, Kuasa Hukum Sunarko*<\/p>\n

Di persidangan, *Hadi Purwanto, S.T., S.H., M.H.* selaku kuasa hukum Sunarko menegaskan kliennya tak menuntut semua detail.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cPemohon tidak minta seluruh detail teknis. Yang diminta hanya total nominal APBDes 2022 dan rincian 1 sampai 2 kegiatan konstruksi utama. Itu hak warga untuk ikut serta mengawasi,\u201d ujar Hadi Purwanto.<\/p>\n

 <\/p>\n

Ia menyorot kanal informasi Pemdes. Banner di balai dan prasasti di lapangan, katanya, belum cukup.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cWebsite desa yang seharusnya jadi kanal utama informasi publik, sampai saat ini tidak ditemukan. Padahal UU KIP mewajibkan badan publik mengumumkan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses publik,\u201d tegasnya.<\/p>\n

 <\/p>\n

Hadi juga mengingatkan potensi \u201cdobel anggaran\u201d antara APBDes dan Bantuan Keuangan Bupati.<\/p>\n

 <\/p>\n

*\u201cBanner, Prasasti, dan Website Sudah Ada\u201d – Pemerintah Desa Temon*<\/p>\n

Pihak *Pemerintah Desa Temon* sebagai Termohon menyampaikan bantahan. Lewat kuasanya, Pemdes menyebut sudah transparan.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cKami setiap tahun sudah mengumumkan APBDes lewat banner di depan Balai Desa. Isinya lengkap: pendapatan dari ADD, Dana Desa, BHP, Bantuan Keuangan, dan sumber lain. Rinciannya juga ada,\u201d jelas pihak Pemdes.<\/p>\n

 <\/p>\n

Untuk proyek fisik, mereka pasang prasasti di tiap titik. Anggaran kegiatan dicantumkan di situ.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pemdes juga klaim punya PPID Desa dan website. Untuk dokumen yang diminta, Pemdes memilah sesuai PerKI No 1\/2021.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cKAK, SPK, spesifikasi teknis, gambar proyek, dan laporan pertanggungjawaban fisik itu informasi terbuka. Tapi RAB, analisa harga, bill quantity, daftar penerima barang, data pekerja\/rekanan itu dikecualikan,\u201d terang Pemdes.<\/p>\n

 <\/p>\n

*\u201cIni Sengketa Hak Warga Atas Informasi\u201d – Ketua Majelis KIP Jatim*<\/p>\n

*Ketua Majelis Komisioner KI Jatim* membuka sidang dengan menegaskan kewenangan. Karena Mojokerto belum punya KI Kabupaten, maka sengketa desa jadi kewenangan KI Provinsi.<\/p>\n

 <\/p>\n

Setelah uji KTP dan surat kuasa, legal standing Sunarko dinyatakan sah sebagai warga negara dan pemohon informasi.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cIntinya, sengketa ini adalah tentang pemenuhan hak atas informasi publik. Sesuai Pasal 3 PerKI No 1\/2013, tujuan kami memastikan warga mendapatkan informasi yang menjadi haknya,\u201d kata Ketua Majelis.<\/p>\n

 <\/p>\n

Majelis lalu menguji satu per satu dokumen. Hasilnya: informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik wajib dibuka. Data teknis harga dan identitas pihak ketiga dikecualikan demi keamanan dan persaingan usaha.<\/p>\n

 <\/p>\n

*Kronologi Singkat: Dari Surat ke Putusan*<\/p>\n

1. *17 Juli 2024*: Sunarko kirim surat minta LPJ APBDes 2022 lengkap.<\/p>\n

2. *18 Juli 2024*: Surat diterima Pemdes, tak ada jawaban.<\/p>\n

3. *8 Agustus 2024*: Sunarko kirim keberatan.<\/p>\n

4. *20 Agustus 2024*: Pemdes jawab, belum memuaskan.<\/p>\n

5. *29 Agustus 2024*: Gugatan didaftarkan ke KI Jatim.<\/p>\n

6. *2026*: KI Jatim putus. Pemdes wajib buka sebagian dokumen.<\/p>\n

 <\/p>\n

*Catatan Jawa Pos: Titik Temu Transparansi*<\/p>\n

Putusan ini garis batasnya jelas. Warga berhak tahu uang desa dipakai apa dan hasilnya seperti apa. Itu amanat UU No 14 Tahun 2008.<\/p>\n

 <\/p>\n

Tapi Pemdes juga berhak jaga data rawan: harga satuan, RAB detail, nama pekerja. Kalau dibuka semua, rawan disalahgunakan pesaing atau oknum.<\/p>\n

 <\/p>\n

PR Pemdes Temon sekarang: bagaimana mengeksekusi putusan ini. Dokumen wajib buka harus disiapkan. Dan kanal informasi harus dibenahi. Banner luntur, prasasti tertutup rumput. Website desa harus aktif dan update.<\/p>\n

 <\/p>\n

Kasus Sunarko ini pelajaran untuk 305 desa di Mojokerto. Transparansi bukan cuma \u201csudah diumumkan\u201d, tapi \u201cgampang diakses warga\u201d.<\/p>\n

 <\/p>\n

Keberanian Sunarko mengetuk pintu KI layak diapresiasi. Karena desa maju lahir dari warga yang berani bertanya. (Jay\/Adv)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Majalahglobal.com, Sidoarjo – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur memenangkan sebagian gugatan Sunarko Utomo*. Dalam…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":127702,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,55,11334,9745],"tags":[16230,16231],"newstopic":[],"class_list":["post-127701","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advertorial","category-berita-mojokerto","category-berita-provinsi-jawa-timur","category-headline","tag-gugatan-sunarko-utomo-menang","tag-komisi-informasi-jatim-putuskan-pemdes-temon-wajib-buka-apbdes-2022"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/127701","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=127701"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/127701\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":127704,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/127701\/revisions\/127704"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/127702"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=127701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=127701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=127701"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=127701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}