{"id":127488,"date":"2026-04-16T22:18:31","date_gmt":"2026-04-16T15:18:31","guid":{"rendered":"https:\/\/majalahglobal.com\/?p=127488"},"modified":"2026-06-10T05:29:05","modified_gmt":"2026-06-09T22:29:05","slug":"berangkat-kerja-bawa-semangat-pulang-bawa-luka-dprd-mojokerto-sentil-perusahaan-yang-lepas-tangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/majalahglobal.com\/2026\/04\/16\/berangkat-kerja-bawa-semangat-pulang-bawa-luka-dprd-mojokerto-sentil-perusahaan-yang-lepas-tangan\/","title":{"rendered":"Berangkat Kerja Bawa Semangat, Pulang Bawa Luka: DPRD Mojokerto Sentil Perusahaan yang Lepas Tangan"},"content":{"rendered":"
Majalahglobal.com, Mojokerto – <\/span>Pagi itu, Kamis, 16 April 2026, ruang Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto mendadak senyap. Bukan karena tidak ada yang bicara, tapi karena yang dibicarakan terlalu berat untuk dianggap biasa.<\/span><\/h5>\n

Di atas meja, ada satu nama: M. Zaky Eka Budianto. Pekerja PT Mitra Hadina Sejahtra (MHS). Ia bukan datang membawa proposal atau minta proyek. Ia datang membawa cerita tentang kecelakaan saat berangkat kerja, dan tentang tagihan rumah sakit yang harus ia bayar sendiri.<\/p>\n

Zaky mengaku, saat motornya celaka di jalan menuju pabrik, statusnya di perusahaan ternyata belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ketika ia minta pertanggungjawaban, jawaban perusahaan dingin: kecelakaan terjadi di luar area operasional, jadi bukan urusan kantor.<\/p>\n

Dari sinilah RDP digelar. Bukan sekadar formalitas, tapi karena DPRD menilai ada pola yang berbahaya: pekerja disuruh kerja, tapi perlindungannya ditinggal.<\/p>\n

“Bukan Soal Lokasi, Ini Soal Nyawa”<\/h3>\n

Ketua Komisi IV, M. Agus Fauzan, tidak menahan nada bicaranya. Baginya, alasan “di luar pabrik” tidak bisa dipakai untuk cuci tangan.<\/p>\n

“Tidak boleh ada pekerja yang menanggung risiko sendiri. Ini bukan sekadar kasus individu, tetapi menyangkut kepatuhan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh,” tegasnya di forum.<\/p>\n

Ia mengingatkan, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia jelas menyebut kecelakaan dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja tetap masuk kategori yang dilindungi. Artinya, di mana ban motor Zaky selip, bukan itu intinya.<\/p>\n

“Jangan sampai perusahaan melempar tanggung jawab atas peristiwa yang menimpa pekerja. Substansinya adalah perlindungan pekerja, bukan sekadar lokasi kejadian,” tambah Agus.<\/p>\n

Kalimat itu seperti menampar. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar biaya obat, tapi rasa aman ribuan pekerja lain di Mojokerto yang setiap pagi berangkat dengan risiko yang sama.<\/p>\n

Tiga Pesan Keras dari Dewan<\/h3>\n

RDP yang digelar atas pengaduan masyarakat itu tidak ditutup dengan notulen kosong. Komisi IV mengeluarkan tiga rekomendasi yang nadanya tegas:<\/p>\n

    \n
  1. Perusahaan wajib tanggung jawab penuh<\/span>\u00a0atas pengobatan dan pemulihan Zaky, tanpa dalih lokasi kecelakaan.<\/li>\n
  2. Seluruh pekerja PT MHS harus segera didaftarkan<\/span>\u00a0ke BPJS Ketenagakerjaan, tanpa kecuali.<\/li>\n
  3. Dinas Tenaga Kerja diminta turun<\/span>, lakukan pemeriksaan dan pengawasan menyeluruh, bukan hanya di MHS, tapi jadi peringatan untuk semua perusahaan di Mojokerto.<\/li>\n<\/ol>\n

    “Kami akan pastikan ada penyelesaian konkret. RDP ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal perlindungan tenaga kerja,” ujar Agus menutup rapat.<\/p>\n

    Bukan Hanya Soal Zaky<\/h3>\n

    Kasus ini kecil jika dilihat dari satu nama. Tapi besar jika dilihat dari maknanya. Di Kabupaten Mojokerto, ribuan orang berangkat kerja sebelum matahari tinggi. Mereka tidak minta lebih, hanya satu: kalau celaka, jangan ditinggal sendirian.<\/p>\n

    DPRD tahu, RDP tidak bisa menyembuhkan luka Zaky. Tapi setidaknya, dari ruang rapat itu, ada pesan yang dikirim keluar: perlindungan kerja bukan hadiah dari perusahaan, itu kewajiban. Di dalam pabrik atau di jalan menuju pabrik, nyawa pekerja tidak bisa dinegosiasikan.<\/p>\n

    (Jay\/Adv)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Majalahglobal.com, Mojokerto – Pagi itu, Kamis, 16 April 2026, ruang Rapat Dengar Pendapat Komisi IV…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":127491,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,6733,11334,9745],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-127488","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advertorial","category-berita-dprd-kabupaten-mojokerto","category-berita-provinsi-jawa-timur","category-headline"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/127488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=127488"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/127488\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":127492,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/127488\/revisions\/127492"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/127491"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=127488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=127488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=127488"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=127488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}