{"id":122984,"date":"2025-12-17T17:12:49","date_gmt":"2025-12-17T10:12:49","guid":{"rendered":"https:\/\/majalahglobal.com\/?p=122984"},"modified":"2025-12-17T17:12:49","modified_gmt":"2025-12-17T10:12:49","slug":"kejanggalan-proyek-proyek-di-mojokerto-menguat-bau-galian-c-ilegal-mengemuka","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/majalahglobal.com\/2025\/12\/17\/kejanggalan-proyek-proyek-di-mojokerto-menguat-bau-galian-c-ilegal-mengemuka\/","title":{"rendered":"Kejanggalan Proyek-Proyek di Mojokerto Menguat, Bau Galian C Ilegal Mengemuka"},"content":{"rendered":"
Majalahglobal.com<\/a>, Mojokerto<\/a> \u2013 Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Mojokerto kembali menuai sorotan tajam. Dalam pertemuan yang digelar antara Pendiri LKH BARRACUDA, Hadi Purwanto., S.T., S.H., M.H., Pendiri Kantor Firma Hukum H. Rifan Hanum., S.H., M.H, serta Kontraktor Senior H. Budi Santoso, terungkap berbagai kejanggalan serius dalam pelaksanaan proyek-proyek daerah.<\/h5>\n

 <\/p>\n

Salah satu temuan utama adalah penggunaan material konstruksi yang diduga kuat bersumber dari Galian C ilegal, yang patut diduga tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi besar menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cJika material diambil dari tambang ilegal, maka negara dirugikan, daerah dirugikan, dan masyarakat hanya menerima dampak buruknya,\u201d tegas Pendiri LKH Barracuda, Hadi Purwanto, S.T., S.H., M.H.<\/p>\n

 <\/p>\n

Lebih jauh, pertemuan tersebut menyoroti kerusakan lingkungan masif akibat aktivitas Galian C yang tidak disertai kewajiban reklamasi. Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga, merusak ekosistem, mengancam keselamatan warga, serta memicu bencana lanjutan seperti longsor dan banjir.<\/p>\n

 <\/p>\n

“Ironisnya, keuntungan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara ribuan masyarakat harus menanggung musibah dalam jangka panjang. Prinsip keadilan lingkungan dinilai telah diabaikan,” tambah Advokat Hanum.<\/p>\n

 <\/p>\n

Atas kondisi tersebut, sikap diam Bupati Mojokerto beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Mojokerto, hingga Kapolres Mojokerto, dinilai sebagai bentuk pembiaran yang patut diduga masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH).<\/p>\n

 <\/p>\n

“Ketika kewenangan pengawasan tidak dijalankan, dan pelanggaran dibiarkan berlangsung secara sistematis, maka tanggung jawab hukum tidak bisa dilepaskan. Masyarakat sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak konstitusional untuk menggugat ke pengadilan, baik melalui gugatan warga negara (citizen lawsuit) maupun gugatan perbuatan melawan hukum,” pesan Advokat Hanum.<\/p>\n

 <\/p>\n

Siapa yang Dirugikan?<\/p>\n

 <\/p>\n

1. Masyarakat luas<\/p>\n

 <\/p>\n

Jalan cepat rusak<\/p>\n

 <\/p>\n

Risiko bencana meningkat<\/p>\n

 <\/p>\n

Keselamatan dan kesehatan terancam<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

2. Daerah dan negara<\/p>\n

 <\/p>\n

PAD bocor<\/p>\n

 <\/p>\n

Pajak dan retribusi tidak masuk<\/p>\n

 <\/p>\n

Proyek berpotensi merugikan keuangan negara<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

3. Lingkungan hidup<\/p>\n

 <\/p>\n

Kerusakan permanen<\/p>\n

 <\/p>\n

Hilangnya fungsi resapan air<\/p>\n

 <\/p>\n

Ekosistem rusak tanpa pemulihan<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Pertemuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diam. Peran publik sangat penting, antara lain:<\/p>\n

 <\/p>\n

Melaporkan dugaan pelanggaran ke aparat penegak hukum<\/p>\n

 <\/p>\n

Mendorong audit proyek dan lingkungan<\/p>\n

 <\/p>\n

Mengajukan gugatan hukum<\/p>\n

 <\/p>\n

Mengawal isu ini melalui media dan kanal pengaduan resmi<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cKetika negara abai, maka rakyat berhak mengambil peran untuk menjaga hukum dan lingkungan,\u201d terang Hadi Purwanto. (Jay\/Adv)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Majalahglobal.com, Mojokerto \u2013 Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Mojokerto kembali menuai sorotan tajam. Dalam pertemuan…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":122985,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,55,11334,9745],"tags":[15615,15614],"newstopic":[],"class_list":["post-122984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advertorial","category-berita-mojokerto","category-berita-provinsi-jawa-timur","category-headline","tag-bau-galian-c-ilegal-mengemuka","tag-kejanggalan-proyek-proyek-di-mojokerto-menguat"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/122984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=122984"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/122984\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":122987,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/122984\/revisions\/122987"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/122985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=122984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=122984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=122984"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=122984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}