Majalahglobal.com, Mojokerto \u2013 \u200eDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mengadakan Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian kesimpulan hasil pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (7\/7\/2025).\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Laporan resmi dibacakan M. Agus Fauzan, anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi PKB. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa Tahun Anggaran 2025 memiliki posisi yang sangat strategis.<\/p>\n
<\/p>\n
Tahun ini menjadi masa transisi percepatan pelaksanaan RPJMD 2021\u20132026 sekaligus menjadi fondasi awal bagi implementasi RPJMD baru periode 2025\u20132029.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cPembahasan dilakukan secara mendalam dan penuh dinamika, dengan pendekatan kehati-hatian. Tujuannya agar perubahan KUA-PPAS benar-benar menjadi instrumen anggaran yang kredibel, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Mojokerto,\u201d ungkap Agus.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Dalam laporan tersebut, Badan Anggaran DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain:\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Inspektorat diminta meningkatkan fungsi pengawasan internal, membina perangkat desa, dan mengoptimalkan penagihan potensi pendapatan, seperti pajak penghasilan (PPh) desa.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
BPKAD didorong mengelola aset daerah secara lebih produktif dan transparan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Bagian Organisasi diminta mempercepat reformasi birokrasi dan memastikan efisiensi belanja operasional.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
BPKPSDM diminta memprioritaskan pelatihan SDM yang adaptif terhadap transformasi digital, serta memperkuat sistem merit dalam pembinaan karier ASN.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
DPMD disarankan bersinergi dengan DPRD dalam pembinaan pemerintahan desa dan memastikan perencanaan APBDes berpihak pada rakyat.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Bapenda diharapkan segera menyusun roadmap intensifikasi pajak, memperkuat database wajib pajak, dan mengoptimalkan pajak PBB serta pajak restoran.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Dinas Pertanian diminta mempercepat program ketahanan pangan dan menyiapkan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing petani.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Dinas Kesehatan diminta memisahkan pagu promosi kesehatan dari program susu untuk anak (Suju), serta mengoptimalkan penggunaan e-katalog.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Dinas Pendidikan diminta memperhatikan anggaran untuk renovasi sekolah rusak berat, pengadaan mebelair, serta penambahan insentif guru PAUD.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
DP2KBP2 diimbau menambah insentif kader PPKBD serta memperluas sosialisasi program ke desa dan sekolah.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Bagian Kesra disarankan mengkaji ulang mekanisme beasiswa agar lebih berpihak kepada mahasiswa PTN, serta segera merevisi Perbup tentang insentif guru TPQ.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Badan Anggaran DPRD juga menegaskan perlunya percepatan proses perubahan APBD Tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan program tidak terhambat pada semester kedua.<\/p>\n
<\/p>\n
Selain itu, pemerintah daerah diingatkan untuk fokus menuntaskan target-target RPJMD periode sebelumnya; \u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Mulai membangun pondasi kokoh untuk RPJMD baru, terutama di sektor infrastruktur dan penguatan SDM;\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Mengalokasikan anggaran yang memadai bagi program lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.\u200e\u200e<\/p>\n
<\/p>\n
Sidang paripurna ini menjadi penanda komitmen bersama antara DPRD dan eksekutif dalam menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, terukur dan pro-rakyat menjelang pergantian arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto. \u200e(Jay\/Adv)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Majalahglobal.com, Mojokerto \u2013 \u200eDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mengadakan Sidang Paripurna dalam rangka…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":116070,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,6733,11334,9745],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-116068","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advertorial","category-berita-dprd-kabupaten-mojokerto","category-berita-provinsi-jawa-timur","category-headline"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/116068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=116068"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/116068\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":116071,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/116068\/revisions\/116071"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/116070"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=116068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=116068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=116068"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/majalahglobal.com\/api-json\/wp\/v2\/newstopic?post=116068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}