Sukseskan Pesta Demokrasi, Bakesbangpol dan FKDM Kabupaten Mojokerto Bersinergi

Majalahglobal.com, Mojokerto – Demi suksesnya pesta demokrasi, Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto menggelar Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Gedung Bumi Mulyojati Majapahit, Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Selasa (30/5/2023).

Puluhan pengurus dan anggota FKDM dari 18 Kecamatan berkenan hadir dan menyimak penjelasan seputar aturan dan mekanisme seputar Pemilu dari paparan Ketua KPU Muslim Buchori serta dari perwakilan Satuan Intel Polres Mojokerto AKP Yuli Riyanto.

Ketua FKDM Kabupaten Mojokerto, H. Sucipto Sutrisno, S.H. menerangkan, dalam rangka menghadapi pemilu legislatif maupun pilpres 2024. FKDM diharapkan bisa membantu pencegahan dini terjadinya konflik, serta memberikan informasi yang cepat dan akurat pada lembaga terkait demi terciptanya keamanan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

“FKDM ini murni dari masyarakat yang peduli terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Dan mohon bimbingan atau pelatihan agar profesional, sebagai mitra bisa membantu Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mensukseskan Pemilu agar berjalan tertib dan lancar, ” jelas Sucipto Sutrisno yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karangasem dan Pengacara di PERADI ini.

Kepala KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori menambahkan, pemilu bersifat Langsung Umum bebas dan rahasia. Artinya pemilih datang langsung ke tempat pemungutan suara tak boleh diwakilkan, umum artinya semua orang berhak mencalonkan dan dicalonkan, bebas artinya semua bebas memilih sesuai hatinya tanpa adanya intervensi, Rahasia artinya suara terjaga dengan baik, Jujur artinya yang menang dibilang menang yang kalah dibilang kalah, Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya.

”Sebagai penyelenggara Pemilu, kami akan fasilitasi semua pemilih demi suksesnya Pemilu, ujar Muslim Bukhori.

Lebih lanjut dikatakannya, hal penting yang harus ada pada penyelenggaraan Pemilu yaitu regulasi. Artinya harus ada aturan yang mengatur karena sebagai acuan, pedoman seperti UU, PerKPU, Per Bawaslu, kemudian harus ada panitia (KPU, PPK, PPS, KPPS) serta harus ada peserta Pemilu (Parpol).

“Tahun ini ada 18 parpol level nasional yang sudah mendaftarkan diri pada kontestasi pemilu 2024. Semua Parpol akan kita perlakukan dengan cara yang sama sesuai ketentuan, “ungkap Muslim Bukhori.

Lebih jauh dikatakannya, pembagian daerah pemilihan Kabupaten Mojokerto di bagi menjadi 5 (Dapil). Nantinya tiap dapil surat suara masing-masing Dapil itu berbeda-beda sesuai Dapil yang ditetapkan.

“Dapil 1 meliputi Kecamatan (Ngoro, Pungging, Mojosari). Dapil 2 meliputi kecamatan (Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas). Dapil 3 meliputi Kecamatan ( Sooko, Puri, Trowulan). Dapil 4 meliputi kecamatan (Gedeg, Jetis, Kemlagi, Dawar Blandong). Dapil 5 meliputi Kecamatan ( Mojoanyar, Bangsal, Kutorejo, Dlanggu),” pungkas Muslim Bukhori.

Masih kata Muslim Bukhori, hal hal yang perlu dihindari saat pemilu ialah adanya Money Politik, Politik Sara, Black Campaign/kampanye hitam dan berita hoax/berita bohong.

“Perlu diwaspadi saat Pemilu ialah pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat yang dilarang (Gedung Pemerintahan, tempat ibadah dan lembaga pendidikan) dan bagi ASN harus bisa netral, karena sanksi beratnya sampai pemecatan,” tandas Muslim Bukhori.

Sementara itu, AKP Yuli Riyanto Kepala KBO Intelkam Polres Mojokerto menyampaikan materi peran serta FKDM dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, jangan sampai ada ancaman, gejala yang berpotensi mengganggu keamaanan tidak melaporkan ke pihak terkait.

“Peran FKDM menjaring, menampung, mengkoordinasikan data dan informasi dari masyarakat yang potensi ancaman gangguan keamanan dalam upaya pencegahan secara dini. Mampu sebagai jembatan antara masyarakat dan Pemda. Kemudian mencegah potensi terjadinya konflik, mewaspadai dan mencegah hal hal yang mencederai proses demokrasi,” tegas AKP Yuli.

Disisi lain, Kepala Bakesbangpol, Nugraha Budi Sulistiya mengajak FKDM lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang Pemilu 2024 agar berkoordinasi, komunikasi dengan pemerintah demi suksesnya pesta demokrasi.

“Pesta demokrasi di Indonesia harus sukses. Pileg bakal digelar Februari 2024 dan Pilpres November 2024. FKDM harus tetap profesional jangan sampai mudah terpengaruh pada simpatisan ataupun relawan parpol di Pemilu tahun 2024,” terang Nugraha Budi Sulistiya. (Tohir/Jay/Adv)