Majalahglobal.com, Mojokerto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto mengadakan rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, Senin (5/9/2022) dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2022.
Dalam paripurna tersebut, Pandangan umum dari Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Deny Novianto, S.T. mengatakan, untuk belanja daerah fraksi partai demokrat memberikan catatan-catatan yang perlu mendapat perhatian.
“Yang pertama, Belanja bantuan sosial hendaknya dihitung ulang pengalokasiannya guna mengantisipasi kenaikan barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan bbm. Demikian pula dengan belanja barang dan jasa setiap OPD hendaknya direviu lagi apakah sudah mencukupi dengan adanya kenaikan bbm. Yang kedua, Dinas Pendidikan berkurang lebih dari 3 milyar rupiah, yang meliputi program pengelolaan pendidikan sekolah dasar sebesar 877 juta rupiah dan program pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama sebesar 1,6 milyar rupiah. Mohon penjelasan atas pertimbangan apa sehingga belanja dinas pendidikan mengalami penurunan,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, yang ketiga, Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman bertambah sebesar 22,8 milyar rupiah. Oleh karena penambahan ini sebagian besar berkaitan dengan pembangunan fisik maka hendaknya dalam pelaksanaannya harus diperhatikan waktu yang tersisa agar semua program dan kegiatan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2022 ini sehingga tidak ada lagi pembangunan fisik yang penyelesaiannya harus melewati tahun anggaran berjalan.
“Yang keempat, Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkurang sebesar 2,6 milyar rupiah. Pada program penanganan bencana berkurang sebesar 6 milyar rupiah, sementara untuk program-program yang lain justru naik. Apa pertimbangannya sehingga belanja program penanganan bencana berkurang sebesar 6 milyar rupiah dan hanya disisakan sebesar 830 juta rupiah padahal kita akan memasuki musim hujan yang tentu rawan akan terjadinya bencana,” ungkapnya.
Masih kata Deny, yang kelima, Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan mengalami kenaikan sebesar 3,4 milyar rupiah. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan rincian kegiatan bangunan gedung tempat kerja bertambah sebesar 957 juta dari yang sebelumnya tidak dianggarkan.
“Apa yang dibangun dalam kegiatan ini, mohon penjelasannya. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berkurang sebesar 3,8 juta rupiah sehingga menjadi sebesar 175 juta 255 ribu rupiah. Sebaiknya anggaran untuk program ini ditambah untuk bantuan subsidi terhadap kenaikan barang kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga bbm,” tutupnya. (Jay/Adv)
