Majalahglobal.com, Mojokerto – Perjuangan soal siltap belum selesai.
Selasa (17/11/2026), di Kantor Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto, Drs. H. Heru Mulyono, M.M., akhirnya buka suara.
Bukan soal rotasi. Bukan soal konflik desa.
Tapi soal yang jauh lebih sensitif dan menyangkut dapur ribuan perangkat desa: tuntutan kenaikan penghasilan tetap (siltap) maupun tunjangan di PAPBD.
Dan kali ini, Heru datang bukan dengan amarah. Ia datang dengan kronologi. Dengan harapan. Dan dengan perumpamaan yang sangat Jawa: perangkat desa itu anak, bupati itu bapaknya.
*Berawal dari RDP, Bukan Langsung Demo!*
Banyak yang mengira, perangkat desa itu langsung demo kalau tuntutannya tidak dipenuhi.
Heru meluruskan. Tidak begitu ceritanya.
Menurut dia, sebelum ada audiensi dengan bupati, PPDI khususnya sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Mojokerto, dengan Komisi I.
“Terima kasih Mas Jaya, soal audiensi kami, pertemuan kami dengan keempat elemen dari PKD, PKDI, PPDI, dan SD bersama bupati yang dari Sekda dan OPD-OPD yang lain, sebelum kita melangkah ke gedung SBK, itu sebelumnya PPDI ini sudah, PPDI khususnya ini sudah RDP dengan DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Komisi I,” ujar Heru.
Jadi, jalurnya jelas. RDP dulu. Surat dulu. Baru audiensi.
Setelah RDP itu, kata Heru, komunikasi dengan pihak bupati baru terjalin. Surat yang berisi usulan-usulan itu sudah disampaikan kepada bupati, yang ia sebut Gus Bara.
Alhamdulillah, pada hari Jumat beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, mereka sudah disambut untuk ditemui oleh bupati.
“Harinya sama Jumat, setelah tiga Jumat baru ada komunikasi dengan pihak bupati yang sebelumnya surat itu sudah kita sampaikan usulan-usulan itu ke bupati dengan Gus Bara, alhamdulillah pada hari Jumat beberapa waktu yang lalu seminggu yang lalu kita sudah disambut untuk ditemui oleh bupati bersama keempat elemen yaitu PPDI, PKDI, dan SD, alhamdulillah,” kata Heru.
Tiga Jumat menunggu. Baru setelah itu ada komunikasi. Baru setelah itu mereka ditemui.
Dalam pertemuan itu, Heru menyebut ada empat elemen yang hadir bersama. Ia menyebut PKD, PKDI, PPDI, dan SD. Keempat elemen itu datang bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri.
Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi yang sama: agar siltap maupun tunjangan tidak turun, atau tetap.
“Kita ini selaku anak sampai ke bapaknya agar tetap itu tidak sampai turun atau tetap,” ujar Heru.
Kalimat itu menjadi kunci dari wawancara ini.
Heru memposisikan perangkat desa sebagai anak. Dan bupati sebagai bapaknya. Bukan sebagai lawan. Bukan sebagai musuh. Tetapi sebagai anak yang datang kepada bapaknya untuk menyampaikan harapan dan keluh kesahnya.
*Heru Sadari Pemangkasan Nasional Itu Gila-gilaan!*
Heru tidak menutup mata. Ia tidak pura-pura tidak tahu kondisi keuangan negara.
Ia menyadari, secara nasional, pemangkasan anggaran memang terjadi. Dan dampaknya sangat terasa hingga ke daerah.
“Kami menyadari bahwa secara pemangkasan secara nasional memang gila-gilaan turunnya, ya kita tahulah itu, tapi setidaknya tidak ada yang tidak mungkin kalau dibicarakan itu,” ujar Heru.
Menurut Heru, tidak ada yang tidak mungkin kalau dibicarakan. Semua bisa dibicarakan. Semua bisa dicari jalan keluarnya.
Namun, ia juga menegaskan, pihaknya tidak bisa memaksa untuk tahun ini.
“Tapi kita tidak bisa memaksa kalau untuk tahun ini, informasi dari pihak kabupaten itu sudah tinggal selesai untuk penganggaran APBD Kabupaten,” kata Heru.
Artinya, untuk APBD tahun ini, penganggarannya sudah hampir selesai. Sudah tidak ada lagi ruang untuk mengubahnya secara signifikan.
Oleh karena itu, harapan itu dialihkan ke tahun berikutnya.
“Sehingga kesempatan itu ada di PAPBD 2027 yang kemungkinan besar itu ada peluang, kita tidak melihat berapa banyak tapi ada peluang,” ujar Heru.
PAPBD 2027. Itulah yang kini menjadi harapan terakhir sekaligus harapan terbesar bagi perangkat desa di Kabupaten Mojokerto.
Heru tidak menyebut angka. Ia tidak menyebut berapa besar kenaikannya. Ia hanya menyebut ada peluang. Dan peluang itu, menurut dia, sudah cukup untuk membuat pihaknya tetap optimistis.
“Setidaknya saya sudah memberikan, saya selaku ketua di PPDI Kabupaten sudah memberikan masukan kepada pihak bupati bersama pemikir-pemikir teman-teman yang lain, sebelum kami melaksanakan purnatugas, sehingga jalan yang mungkin tertutup, pintu sekarang sudah ada, sudah agak terbuka,” kata Heru.
Kalimat itu diucapkan Heru dengan penuh makna.
Ia menyebut dirinya akan purnatugas. Ia menyadari masa jabatannya tidak lama lagi. Namun sebelum purnatugas, ia ingin meninggalkan satu hal yang berharga: pintu yang semula tertutup, kini sudah agak terbuka.
Pintu untuk berdialog. Pintu untuk memperjuangkan siltap dan tunjangan. Pintu untuk masa depan perangkat desa yang lebih baik.
*Malu Kalau Tiap Tahun Demo!*
Di bagian ini, Heru menyampaikan harapannya yang paling tulus. Harapan yang bukan hanya untuk perangkat desa, tetapi juga untuk Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan.
“Dalam hal apa pun harapan kami jangan sampai di Kabupaten Mojokerto itu masa tiap tahun demo karena masalah ini, itu kami sebetulnya yang dituakan itu malu kalau tiap tahun demo-demo itu, kita enggak menginginkan,” ujar Heru.
Heru mengaku malu jika setiap tahun persoalan siltap dan tunjangan ini harus diselesaikan dengan cara demo. Ia tidak menginginkan demo menjadi tradisi tahunan. Ia tidak menginginkan perangkat desa selalu harus turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya.
Termasuk keempat elemen desa tadi, para ketua-ketua ini, kata Heru, memiliki harapan yang sama.
“Termasuk keempat elemen desa tadi, para ketua-ketua ini, anak-anak insyaallah untuk tahun ini, insyaallah kita bisa saling duduk bersama,” kata Heru.
Menurut Heru, untuk tahun ini, insyaallah mereka bisa saling duduk bersama. Dan sudah oleh bupati, insyaallah aman, dalam artian mereka bisa menerima sampai dengan tahun berikutnya, tahun 2027.
“Dan sudah oleh bupati insyaallah aman-aman dalam artian kita bisa menerima sampai dengan bulan, tahun berikutnya, tahun 2027,” ujar Heru.
*Janji Bupati: APBD Dibuat Terbuka, Libatkan 4 Unsur!*
Lalu, apa yang dijanjikan bupati dalam audiensi tersebut?
Heru mengungkapkan satu janji yang menurut dia sangat penting dan sangat berharga: dalam pembuatan APBD nanti, bupati bersama sekda akan melibatkan keempat unsur ini.
“Nah dalam pembuatan APBD nanti, bupati bersama sekda berjanji bahwa pembuatan APBD akan melibatkan keempat unsur ini, supaya apa? Supaya enak, terbuka, bupati juga terbuka,” ujar Heru.
Menurut Heru, keterlibatan keempat unsur ini bertujuan agar pembuatan APBD bisa terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua bisa melihat berapa pengeluaran dan pemasukan kabupaten. Semua bisa tahu secara transparan.
“Pembuatan ini supaya semua itu adem, tidak ada yang ditutup-tutupi, berapa sih pengeluaran dan pemasukan kabupaten, nah kita pun juga enak tahu, gitu ya, saling memperhatikan, kita juga mengerti keuangan kabupaten dan kabupaten pun juga harus mengerti bahwa pemerintahan desa itu sebetulnya kayak apa sulitnya setengah mati,” kata Heru.
Heru menggambarkan betapa sulitnya pemerintahan desa. Betapa sulitnya mencukup-cukupkan anggaran yang ada. Ia menggunakan istilah Jawa yang sangat khas: nyukup-nyukupno.
“Untuk mencukup bisa nyukup-nyukupno lah istilahnya ya, dan anggaran sekian, sebelum berteriak teman-teman SD, perangkat desa dan itu duduk bareng membicarakan hal ini,” ujar Heru.
Menurut Heru, sebelum berteriak, sebelum demo, sebelum marah-marah, teman-teman SD, perangkat desa, dan elemen lainnya harus duduk bareng terlebih dahulu untuk membicarakan hal ini.
Duduk bareng. Bukan saling berteriak dari kejauhan.
*Pertanyaan Terburuk: Kalau PAPBD 2027 Tetap Nggak Naik, Demo Lagi?*
Di akhir wawancara, wartawan mengajukan pertanyaan yang paling sulit. Pertanyaan terburuk. Pertanyaan yang mungkin tidak ingin dijawab oleh Heru.
“Yang terakhir Pak, ini kita berbicara terburuk Pak. Misalkan nanti PAPBD 2027 tetap tidak ada kenaikan siltap sama sekali, bagaimana Pak upaya dari keempat elemen ini, apakah bakal terjadi demo lagi seperti tahun kemarin?” tanya wartawan, Mas Jaya.
Heru sempat tertawa. Ia menyebut pertanyaan itu sebagai pertanyaan yang memancing.
“Wah ini, ini nakal ini, mancing-mancing ini,” ujar Heru sambil tertawa.
Namun setelah itu, Heru menjawab dengan sangat tegas dan sangat bijak. Ia menegaskan, pihaknya tidak berandai-andai. Ia tidak ingin berandai-andai soal demo. Ia tidak ingin membayangkan yang terburuk.
“Seandainya itu minimal tetap, kami tidak berandai-andai, tapi kami berpikir, saya yakin bapaknya orang Mojokerto, Gus Bara, akan memberhentikan kami berapa pun naiknya,” kata Heru.
Dalam versi yang ia sampaikan, Heru menyebut Gus Bara akan memperhatikan anak-anaknya. Waktu itu, kata Heru, sudah disampaikan oleh Gus Bara, setidaknya beliau juga memperhatikan anak-anaknya.
“Waktu itu sudah disampaikan oleh Gus Barra, iya kan, setidaknya beliau juga memperhatikan anak-anaknya, masa Kabupaten Mojokerto enggak bisa kalau tetangga kabupaten kanan kiri bisa, iya kan, Jombang dan Gresik bisa,” ujar Heru.
Heru membandingkan Mojokerto dengan kabupaten tetangga: Jombang dan Gresik. Menurut dia, jika Jombang dan Gresik bisa, masa Mojokerto tidak bisa? Jika kabupaten kanan kiri bisa memperhatikan perangkat desanya, masa Mojokerto tidak bisa?
“Mojokerto kami tidak berandai-andai ada demo tidak, kami tidak menyarankan sama sekali, insyaallah untuk Kabupaten Mojokerto akan damai,” tegas Heru.
Heru menegaskan, pihaknya tidak menyarankan demo sama sekali. Ia berharap Kabupaten Mojokerto akan damai. Ia berharap Mojokerto bisa kondusif dan cool, dan semua bisa terealisasi.
“Saya berharap Mojokerto bisa kondusif dan cool, semuanya bisa terealisasi semuanya. Terima kasih,” pungkas Heru.
Wawancara pun selesai. Heru tersenyum.
Namun, persoalan siltap dan tunjangan ini belum selesai. Kini, semua mata tertuju pada PAPBD 2027. Apakah pintu yang sudah agak terbuka itu akan terbuka lebih lebar? Apakah janji untuk melibatkan keempat unsur dalam pembuatan APBD itu akan benar-benar ditepati? Apakah Mojokerto akan benar-benar damai dan kondusif tanpa demo?
Kita tunggu saja kelanjutannya.
*Catatan Redaksi:* Berita ini disusun sepenuhnya berdasarkan keterangan Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Drs. H. Heru Mulyono, M.M., dalam video wawancara di Kantor Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/11/2026). Seluruh pernyataan mengenai kronologi RDP dengan DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi I, audiensi bersama Bupati Mojokerto, Sekda, dan OPD, usulan siltap / tunjangan, informasi penganggaran APBD Kabupaten, peluang di PAPBD 2027, hingga janji pelibatan keempat unsur dalam pembuatan APBD, adalah versi / klaim dari narasumber. Dalam video, narasumber menyebut keempat elemen sebagai PKD, PKDI, PPDI, dan SD, dan pada bagian lain menyebut PPDI, PKDI, dan SD. Redaksi menuliskan sesuai penyebutan narasumber dalam video, tanpa mengubah atau menafsirkan singkatan tersebut. Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Bupati Mojokerto, Sekda, DPRD Kabupaten Mojokerto, maupun OPD terkait terkait isi audiensi, besaran siltap / tunjangan, maupun jadwal dan mekanisme PAPBD 2027. Semua pihak diberi hak jawab dan hak koreksi secara proporsional sesuai UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
*Penulis: Jayak Mardiansyah*










