MOJOKERTO, Majalahglobal.com – Selama ini kantor pajak identik dengan antrean, berkas, dan prosedur berlapis. Di Kabupaten Mojokerto, gambaran itu coba diubah. Petugas tidak menunggu wajib pajak datang. Mereka yang berjalan ke desa.
Lewat program *PESAN PAKDE – Pelayanan Sambang Pajak Daerah Ke Desa*, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto membawa meja layanan ke balai desa. Konsepnya sederhana: mendekatkan negara kepada warga. Hasilnya terukur dalam angka dan perubahan sikap.
Sebulan Blusukan, 14 Desa Disambangi
Periode 27 April hingga 25 Mei 2026, tim Bapenda bergerak ke 8 kecamatan: Pacet, Gondang, Jetis, Mojoanyar, Trawas, Kutorejo, Kemlagi, dan Bangsal. Total 14 desa dikunjungi. Tidak ada panggung megah, hanya meja registrasi, laptop, dan petugas yang duduk berhadapan langsung dengan warga.
Layanan yang dibuka tidak rumit. Tiga hal utama: pemutakhiran data objek pajak, konsultasi perpajakan, dan penyelesaian administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.
Di balai desa Sidomulyo misalnya, sejak pagi warga sudah duduk menunggu giliran. Ada petani yang membawa SPPT tahun lalu, ada ibu PKK yang bertanya soal balik nama, ada perangkat desa yang mengurus data. Semua dilayani di tempat.
“Selama ini kalau mau ke kantor Bapenda harus ke kota. Sekarang cukup jalan kaki ke balai desa. Jadi lebih mudah,” ujar salah satu wajib pajak.
Angka di Balik “Jemput Bola”
Program jemput bola sering berhenti di seremoni. Di Mojokerto, ia meninggalkan jejak data.
Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto *Nurul Istiqomah* mencatat dua capaian utama. Pertama, pemutakhiran data terhadap *3.137 Nomor Objek Pajak*. Kedua, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai *Rp312 juta* selama sebulan kegiatan.
Angka 3.137 NOP penting. Data objek pajak yang akurat adalah fondasi pengelolaan pajak daerah. Tanpa data benar, potensi penerimaan tidak bisa dihitung, apalagi dioptimalkan. Ketika petugas datang ke desa, mereka sekalian memverifikasi: apakah tanah itu masih sawah, sudah jadi rumah, atau sudah beralih kepemilikan.
Sementara Rp312 juta menunjukkan dua hal sekaligus: kepatuhan warga meningkat, dan pelayanan yang dekat memang efektif mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajiban.
“Kehadiran petugas secara langsung juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kendala dan mendapatkan solusi terkait administrasi perpajakan,” jelas Nurul Istiqomah, (4/6/2026).
Dari Kepatuhan Menuju Kepercayaan
Mengapa program ini mendapat respons positif? Karena ia menyentuh dua persoalan klasik perpajakan daerah: jarak dan informasi.
*Pertama, soal jarak.* Bagi warga Pacet atau Trawas yang berada di lereng gunung, datang ke kantor Bapenda di Mojokerto kota butuh waktu dan biaya. Dengan PESAN PAKDE, jarak itu dipangkas. Negara hadir di ruang publik yang paling dekat: balai desa.
*Kedua, soal informasi.* Banyak wajib pajak tidak paham prosedur. Mereka bingung cara mutasi, keberatan NJOP, atau tata cara pembayaran. Di kantor desa, petugas bisa menjelaskan langsung, menatap mata, menjawab pertanyaan satu per satu. Interaksi manusiawi itu menurunkan kecemasan warga terhadap pajak.
Ketika jarak dekat dan informasi jelas, kepatuhan tumbuh bukan karena paksaan, tetapi karena pemahaman.
Catatan Strategis untuk Ke Depan
Bapenda menilai PESAN PAKDE bukan kegiatan insidental. Program ini menjadi instrumen strategis untuk tiga tujuan besar.
*Pertama, mendekatkan pelayanan.* Prinsipnya: layanan publik harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, bukan sebaliknya. Jika warga ada di desa, maka layanan harus ada di desa.
*Kedua, meningkatkan kepatuhan.* Data yang mutakhir dan wajib pajak yang paham akan lebih patuh. Kepatuhan itu modal utama optimalisasi pendapatan daerah.
*Ketiga, membangun tata kelola modern, transparan, akuntabel.* Dengan data yang diperbarui langsung di lapangan, basis data pajak daerah menjadi lebih bersih. Itu mengurangi celah kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas.
Nurul Istiqomah menekankan satu prinsip dasar: “Pajak yang dibayar masyarakat akan kembali ke masyarakat melalui pembangunan jembatan, jalan, fasilitas pendidikan hingga kesehatan.” Pesan itu penting agar pajak tidak dipersepsikan sebagai beban, melainkan sebagai investasi kolektif.
Penutup: Birokrasi yang Bergerak
Sebulan PESAN PAKDE memberi pelajaran sederhana. Birokrasi tidak harus menunggu di balik meja. Ia bisa bergerak, turun, dan duduk bersama warga.
Sinergi tiga pihak menjadi kunci: Bapenda sebagai pelaksana, pemerintah desa sebagai tuan rumah, dan masyarakat sebagai subjek yang dilibatkan. Ketika ketiganya bekerja selaras, hasilnya tidak hanya uang masuk kas daerah, tetapi juga kepercayaan publik yang tumbuh.
Dari 14 desa di Mojokerto, PESAN PAKDE menunjukkan arah baru pelayanan perpajakan: lebih dekat, lebih manusiawi, lebih berdampak. Dan barangkali, itulah bentuk modernisasi birokrasi yang paling dibutuhkan hari ini. (Jay/Adv)
