Dirpamintel Ditjenpas Tekankan Kewaspadaan Nataru dan Transparansi Pengadaan BAMA TA 2026 di Lampung
Bandar Lampung, majalahglobal.com — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Pengamanan dan Intelijen (Dirpamintel) menegaskan pentingnya kewaspadaan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta komitmen transparansi dalam pengadaan Bahan Makanan (BAMA) Tahun Anggaran 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Pengamanan dan Intelijen Pemasyarakatan serta Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan BAMA melalui E-Purchasing, yang digelar di Aula Rutan Kelas I Bandar Lampung, Jumat (26/12/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjen Pemasyarakatan, Tatan Dirsan Atmaja, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Lampung, Jalu Yuswa Panjang, serta diikuti oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Lampung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan para penyedia BAMA.
Dalam arahannya, Dirpamintel Ditjenpas menekankan bahwa momentum Nataru merupakan periode rawan yang membutuhkan peningkatan kesiapsiagaan seluruh jajaran pemasyarakatan. Ia menginstruksikan agar setiap UPT memperkuat deteksi dini, pengawasan berlapis, serta memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, potensi gangguan keamanan dan ketertiban harus diantisipasi secara serius. Seluruh jajaran wajib meningkatkan kewaspadaan, disiplin, dan profesionalisme, serta tidak memberikan ruang bagi pelanggaran sekecil apa pun,” tegas Tatan Dirsan Atmaja.
Selain aspek pengamanan, Dirpamintel juga memberikan pembinaan teknis terkait pelaksanaan pengadaan BAMA melalui E-Purchasing TA 2026. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, demi menjamin pemenuhan hak dasar warga binaan secara berkelanjutan.
“Pengadaan BAMA bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut hak dasar warga binaan. Oleh karena itu, prosesnya harus bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa kompromi terhadap integritas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Lampung, Jalu Yuswa Panjang, menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Dirpamintel secara konkret di lapangan. Ia meminta seluruh UPT meningkatkan koordinasi lintas fungsi, pengawasan internal, serta pengendalian ketat terhadap pelaksanaan pengadaan BAMA.
“Kami memastikan seluruh UPT di Lampung menjalankan pengamanan secara optimal dan melaksanakan pengadaan BAMA sesuai ketentuan. Sinergi, pengawasan, dan integritas menjadi kunci agar layanan pemasyarakatan berjalan aman, tertib, dan berkualitas,” tegas Jalu Yuswa Panjang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Jumadi, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem pengamanan dan tata kelola pengadaan yang profesional.
Melalui kegiatan ini, jajaran pemasyarakatan di wilayah Lampung diharapkan semakin solid dan siap menghadapi momentum Nataru, sekaligus mampu melaksanakan pengadaan BAMA TA 2026 secara optimal guna mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman, tertib, transparan, dan humanis.
Oleh: Andi Raya
