RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG GELAR TES URIN BAGI PETUGAS DAN WARGA BINAAN: WUJUD PENGUATAN INTEGRITAS DAN PEMBINAAN INTERNAL
Bandar Lampung, majalahglobal.com – Dalam rangka menindaklanjuti instruksi langsung dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandar Lampung menggelar kegiatan tes urin kepada seluruh petugas dan warga binaan, Kamis pagi (10/07/2025) pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan berlangsung di area Pojok Rekreasi Rutan Kelas I Bandar Lampung dan menjadi bagian dari upaya peningkatan integritas serta penguatan pembinaan internal di lingkungan Pemasyarakatan.
Tes urin ini dilaksanakan secara menyeluruh dan tanpa pengecualian, melibatkan tenaga kesehatan internal Rutan serta didukung langsung oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan sebagai instansi resmi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan uji narkotika.
Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung, Azhar, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Rutan dalam menjaga lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
“Tes urin ini bukan hanya bentuk pelaksanaan perintah pimpinan, tetapi juga langkah konkret kami dalam menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang sehat, bersih, dan bebas dari pengaruh narkotika. Kami ingin memastikan seluruh petugas dan warga binaan benar-benar berada dalam zona integritas,” tegas Azhar.
Senada dengan itu, Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas keseriusan Rutan Bandar Lampung dalam mendukung program pemberantasan narkoba.
“Kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen institusi pemasyarakatan dalam mendukung program nasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Tes urin ini sangat penting untuk deteksi dini sekaligus penguatan sistem pengawasan internal,” ungkap AKBP Rahmad.
Pelaksanaan tes berjalan dengan tertib dan lancar, serta diawasi secara ketat guna menjaga akurasi dan transparansi hasil. Hasil dari tes urin ini akan dilaporkan dan dijadikan bahan evaluasi serta tindak lanjut oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Oleh: Andi Raya
