Majalahglobal.com, Mojokerto – Berpihak pada keadilan, Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT. Pakerin.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Fraksi PKB, M. Agus Fauzan menerangkan, pihaknya menilai bahwa persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di PT. Pakerin bukanlah persoalan sepele. Ini menyangkut hajat hidup pekerja, keluarga mereka, serta stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah kita.
“Kami menekankan bahwa penyelesaian tidak boleh berhenti hanya pada pertemuan ini. Kami minta kepada Disnaker dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti secara konkret dengan pengawasan yang lebih ketat dan laporan tertulis yang jelas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya, Rabu (23/4/2025).
Ditambahkannya, kepada manajemen PT Pakerin, pihaknya mendorong agar membuka ruang dialog yang sehat dengan pekerja dan serikat. Perusahaan yang besar harus punya jiwa besar untuk introspeksi dan membangun hubungan industrial yang konstruktif.
“Kami minta kepada Serikat Pekerja untuk tetap konsisten memperjuangkan hak buruh secara cerdas, damai, dan sesuai hukum. Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto akan terus membuka diri sebagai mitra dalam perjuangan ini, selama tujuannya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama,” terangnya.
Pihaknya akan merumuskan rekomendasi resmi DPRD dari hasil RDP ini sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam pengawasan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
“Kami ingin menegaskan kembali, bahwa kehadiran kami disini adalah sebagai wujud keberpihakan pada keadilan, bukan kepada kelompok tertentu. Kami ingin melihat para pekerja dihormati haknya, perusahaan berjalan sehat, dan pemerintah hadir dengan kebijakan yang melindungi semua pihak,” jelasnya.
Direktur Keuangan PT. Pakerin, Suryo mengatakan, perusahaan akan terus membuka komunikasi dengan baik dengan para pekerja untuk mencari solusi yang terbaik, baik dari sisi karyawan maupun perusahaan.
“Di sisi lain, saat ini industri kertas memang cukup tertekan harga dan biaya produksi yang tidak seimbang. Sehingga akan menggerus keuangan perusahaan. Langkah yang kita ambil manajemen bakal melakukan bipartite untuk mencari solusi,’’ pungkasnya.
Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto, M. Taufiqurrahman menerangkan, prinsipnya pemda terus menjalin komunikasi antar pihak untuk mencari solusi.
“Prinsipnya, kita akan menjadi jembatan para pekerja dan perusahaan agar menemukan solusi yang terbaik, tidak sampai ada yang dirugikan,’’ paparnya. (Jay/Adv)
