mahkota555

DPRD Kota Mojokerto Adakan Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto

DPRD Kota Mojokerto Adakan Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto
Wali Kota Mojokerto didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto dan Ketua DPRD Kota Mojokerto saat diwawancarai awak media
Majalahglobal.com, Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto mengadakan rapat paripurna penyampaian visi misi Wali Kota Mojokerto dan Wakil Wali Kota Mojokerto 2025-2030.

 

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti menerangkan, Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak acara hari ini lancar dan sukses. Intinya DPRD akan selalu membersamai Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka mewujudkan visi misi yang tadi sudah disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto.

 

“Jadi kita akan selalu bersinergi dan gotong royong kerjasama untuk Pemerintah Kota Mojokerto yang tadi visi misinya sudah disampaikan oleh Wali Kota Mojokerto pada saat rapat paripurna,” ungkap Ery, Rabu (5/3/2025) di Kantor DPRD Kota Mojokerto.

 

Ditambahkannya, terkait efisiensi anggaran pihaknya masih menunggu juknis yang hingga saat ini juknisnya belum turun dari Pemerintah Pusat.

 

“Kedepannya setelah juknis efisiensi anggaran turun kami tentunya segera langsung duduk bersama untuk membahas efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat,” jelas Ery.

 

Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, S.E. menerangkan visi misinya saat rapat paripurna. Visi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan.

 

“Untuk mewujudkan hal itu kita breakdown dari 5 misi yaitu panca cita. Yang pertama terkait peningkatan sumber daya manusia. Dimana kami punya program Mojokerto berprestasi, Mojokerto unggul,” ungkap Ning Ita sapaan karib Wali Kota Mojokerto.

 

Kemudian yang kedua, penguatan ketahanan sosial dan budaya. Disana ada Mojokerto berbudaya. Kemudian yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yakni program Mojokerto Sejahtera.

 

“Kemudian yang keempat, ada tata kelola birokrasi yang terintegrasi. Selama ini kita sudah punya mall pelayanan publik tapi kedepannya akan lebih memudahkan lagi masyarakat untuk mendapatkan akses Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mojokerto. Kemudian yang kelima, ada pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yaitu Mojokerto asri dan Mojokerto digital,” jelas Ning Ita.

 

Seperti arahan ibu Gubernur tadi, pihaknya sudah mengintegrasikan setiap panca cita dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden dalam mensukseskan program MBG dan program prioritas pusat lainnya.

 

“Kalau dilihat dari urutan Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kota Mojokerto berada di lima terendah di Jawa Timur. Semoga kedepannya angka kemiskinan di Kota Mojokerto bisa terus diturunkan,” harap Ning Ita.

 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menambahkan, kemarin kebetulan Gus Ipul menginformasikan bahwa baru ada arahan dari Pak Presiden untuk menyiapkan sekolah rakyat.

 

“Sekolah rakyat ini semuanya boarding school dan sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak keluarga yang kategori miskin dan miskin ekstrem supaya continuity di dalam pembelajaran pembentukan karakternya itu bisa lebih terpandu. Kira-kira begitu,” ujar Khofifah.

 

Ditegaskannya, daerah diminta menyiapkan lahannya. Pemerintah akan menyiapkan anggarannya kira-kira satu unit sampai dengan 100 miliar.

 

“Dan bagi kita hari-hari seperti ini, ini adalah sesuatu yang sangat penting, multiplier effect-nya sangat banyak dalam waktu dekat pasti bisa menyerap tenaga kerja. Dalam jangka panjang ini bisa mendorong peningkatan kualitas SDM kita, peningkatan IPM kita,” ucap Khofifah.

 

Pihaknya merasa ini program yang akan bisa memberikan kesetaraan posisi ketika Indonesia Emas 2045.

 

“Saya menghitung, kalau misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, satu sekolah itu 100 miliar, maka ada duit fresh money 4 triliun yang berada di Jawa Timur. Itu artinya bahwa sekian banyak tenaga kerja bisa kita rekrut. Dan berikutnya adalah kita bisa memberikan harapan bagi anak-anak warga yang terindikasi miskin ekstrem dan miskin,” pesan Khofifah.

 

Pihaknya sedang mengkoordinasikan antara Pak Mensos, Pak Mendes dan Pak Menteri ATR/BPN karena RDTR atau rencana detail tata ruang itu memang waktu retreat Pak Nusron minta RDTR kalau enggak bisa kota/kabupaten ya kecamatan aja dulu RDTR supaya ada kepastian terutama bagi investor-investor.

 

“Jadi untuk detail itu, Pak Nusron ingin ketemu langsung dengan Kepala Daerah dan Bappeda. Jadi saya ingin sekalian itu dengan Pak Mendes supaya terkonfirmasi kepala desa ini supaya firm sebetulnya dana desa yang turun itu peruntukannya apa saja. Karena ada arahan dari Pak Presiden untuk menyiapkan koperasi desa merah putih,” terang Khofifah,” tutup Khofifah. (Jay/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *