Halsel., Majalahglobal.com – Diduga kuat proyek pembangunan bak penampungan air bersih Rumah Sakit Umum (RSU) di Desa Rabutdaiyo Kecamatab Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Provinsi Maluku Utara, yang menelan anggaran miliaran rupiah itu telah mangkrak.
Berdasarkan pantauan wartawan Media ini, di Desa Rabutdaiyo Kec. Pulau Makian pada tanggal 12 Februari 2025.
Diketahui, proyek bangunan bak air beraih RSU Pulau Makian, yang di anggarkan melalui Dinas Kesehatan Halsel, menggunakan APBD Tahun 2023 dengan pagu Rp.1,176,791,162.00 HPS Rp.1,176,700,000.00.
Berdasarkan LXXX Kab. Halmahera Selata, proyek ini mulai di kerjakan terhitung sejak 23 april sampai dengan batas waktu pekerjaan tanggal 9 mei 2023.
Terlihat bangunan tersebut belum juga selesai di kerjakan serta pipa distribusi tampak kosong tanpa aliran air. Selain itu, plang proyek yang biasanya menjadi tanda informasi pun sudah tidak ditemukan di lokasi.
Ketua BPD Desa Rabutdaiyo, Ridwan Jiko
yang mengerjakan bangunan ini, ia mengungkapkan kekecewaannya atas proyek ini.
“ Saya selaku kepala bas yang mengerjakan bangunannya tapi kami sangat kecewa karena tidak pernah mendapatkan manfaat dari proyek ini. Sebab berjalannya waktu tidak sesuai kesepakatan sejak awal pekerjaan sehingga proyek bak air bersih RSU Pulau Makian mangkrak,” ujarnya dengan nada kesal.
Ridwan menyebut upah tukang proyek ini belum terbayar senilai Rp.57.000.000 meski dirinya meminta panjar untuk membayar tenaga kenek.
“upah tukang proyek ini masih lima puluh tujuh juta yang belum di berikan meski saya sudah ajukan permintaan panjar untuk membayar tenaga kenek. Sayangnya, hasilnya nol tidak di berikan,” imbuhnya.
Mangkraknya proyek ini menimbulkan dugaan adanya kelalaian atau bahkan praktik korupsi dalam pelaksanaannya.
Ridwan juga mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan audit.
“Kami berharap pihak berwenang turun tangan. Sudah satu tahun proyek ini terbengkalai tanpa kejelasan. Jangan sampai uang negara hanya terbuang sia-sia,” tegasnya.
Masyarakat setempat juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mark-up anggaran serta kemungkinan adanya kongkalikong antara kontraktor, pengawas, dan PPK serta instansi terkait.
Ketua PPK pegawai dinkes Halsel Hi. Halid di konfirmasi via sambungan telfon, Rabu (19/02/2025).
Halid mengaku proyek ini di anggarkan tahun 2023 pagu satu miliyar rupiah.
” Iya saya ini PPK. proyek itu di anggarkan tahun 2023 pagu satu miliyar pas dan kontrak hanya 900 juta lebih. Kemarin anggaran sudah masuk 70 sama juga dengan anggaran yang sudah di aplodkan jadi itu belum di bayar secara keseluruhan.
Kebutulan kontraktornya asal warga Makassar alamat tempat tinggal di Jakarta, kontrak komunikasi lewat saya jadi saya ini hanya sebatas pelantara antara kontraktor dengan tukang yang terjadi miskomunikasi.
Terkait proyek ini saya sudah komunikasikan dengan kontraktornya akan selesaikan pekerjaannya apapun yang terjadi. semua matrial berupa besih, semen dan papan telah di drop semua seratus persen dari tahun 2023 tapi entah kenapa Om bas alasan matrialnya hilang.
Kalau menyangkut upah tukang itu kesepakatan awal antara kontraktor dan Bas akan di bayar lunas setelah pekerjaan selesai. Sesangkan pekerjaan yang belum selesai atau tertunda keterlambatannya akan di kenakan denda maksimal sesuai ketentuan,”. Ucap Halid
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari kontraktornya terkait polemik proyek ini.
(Jurnalis/Kandi)
