Majalahglobal.com, Mojokerto – Segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto menandatangani pakta integritas dan komitmen anti korupsi yang disaksikan langsung oleh Kepala Satgas Pencegahan Korwil III KPK RI Wahyudi dan Supervisor Pencegahan Korwil III KPK, Irawati.
Pakta integritas ditandatangani seluruh Camat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD R.A. Basoeni, Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar, Sekretaris Daerah, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Mojokerto, dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.
Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Poedji Widodo menerangkan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk perilaku yang mendukung transparasi kepada seluruh penyelenggara dan semua elemen masyarakat.
“Deklarasi bersama anti korupsi merupakan upaya mencegah perbuatan korupsi dengan mengajak seluruh penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat berkomitmen memberantas korupsi,” jelas Poedji, Selasa (11/6/2024) di Pendopo Graha Maja Tama Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Sementara itu, penandatanganan pakta integritas bertujuan untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2023 tentang kebijakan pengawasan tahun 2024. Alhamdulillah menurut hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2023 yang dilakukan KPK, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendapatkan nilai 77,30. Nilai ini naik siginifikan dibanding tahun 2022 yang hanya mendapatkan nilai 74,00,” terang Poedji.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
“Untuk itu, pada hari ini kami membuat pakta integritas agar potensi-potensi tindak pidana korupsi bisa dicegah. Targetnya teman-teman mempunyai integritas. Jadi tahu bahwa integritas ini betul-betul harus dipegang dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” pesan Ikfina.
Pihaknya menegaskan, kalau nanti ada pelanggaran terhadap pakta integritas kemudian diproses hukum, maka pakta integritas ini bisa menjadi pemberat.
“Jadi pakta integritas ini tidak sekedar dibaca dan ditandatangani, tapi juga mempunyai konsekuensi,” tegas Ikfina.
Diterangkannya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan KPK untuk mewujudkan Pemerintahan yang berintegritas.
“Selama ini, KPK memberikan pendampingan dan monitoring terhadap penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Salah satunya menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK. Jadi, Pemkab Mojokerto harus mengunggah dokumen-dokumen penggunaan APBD ke sistem tersebut untuk diverifikasi dan diperiksa oleh KPK,” ujar Ikfina. (Jay/Adv)
