Majalahglobal.com, Jombang – Imam Muslimin, Calon DPRD Provinsi Jatim Dapil X (Jombang – Mojokerto) mempunyai program 2000 spanduk untuk pelaku UMKM Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.
Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menerangkan, Partai Amanat Nasional mempunyai komitmen untuk selalu bersama UMKM.
“Mari belanja ke tetangga kita sendiri. Semoga UMKM di sekitar kita semakin berkembang dan bisa punya banyak cabang yang penuh barokah,” harap Imam Muslimin yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Manunggal Ilmu Grup, Minggu (14/5/2023) di kediamannya.
Pria yang tinggal di Dusun Selombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito Jombang ini menjelaskan, pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global. Menurutnya, hal ini karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia.
“Mereka menyumbang 90% dari kegiatan bisnis dan berkontribusi lebih dari 50% lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Di negara berkembang, UMKM formal berkontribusi sekitar 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi ini sebenarnya jauh lebih besar jika kita juga memasukkan UMKM informal yang sebagian besar tidak tercatat,” jelas Imam Muslimin, Lulusan S1 STIE Al Anwar Mojokerto.
Lebih lanjut Imam mengatakan, bahwa bagi Indonesia, pemulihan dan kinerja perekonomian juga disumbangkan oleh pemulihan UMKM. Untuk itulah, rancangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menempatkan pemulihan UMKM sebagai salah satu pilar terpenting selain kesehatan dan perlindungan sosial.
“Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis. Mereka bahkan menyerap 97% lapangan kerja dan menyumbang 60% dari PDB kita,” ungkap Imam Muslimin yang baru berusia 37 tahun ini.
Meski menjadi penyumbang mayoritas PDB di Indonesia, lanjut Imam, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya kurangnya akses pasar, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kurangnya penggunaan teknologi yang lebih maju dan juga keterbatasan akses ke layanan keuangan. Kondisi ini juga diperparah oleh infrastruktur yang kurang memadai di daerah terpencil.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, prioritas Pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM sebenarnya adalah mengatasi semua aspek kelemahan tersebut,” pesan Imam Muslimin.
Masih kata Imam, melalui peningkatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Tentu bisa membuahkan hasil yang efektif dalam pemberdayaan UMKM.
“Dukungan Pemerintah tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Maka kita perlu menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM,” tandas Imam Muslimin. (Muhamad Nur Lumaela)
