Majalahglobal.com, Mojokerto – Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Junaedi Malik, S.E. mengadakan serap aspirasi (Reses) III Tahun Anggaran 2022, Jumat (16/12/2022) di Warung Ladang, Jalan Tirta Suam, Lingkungan RW 02 Sekarputih, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.
Gus Juned mengungkapkan, acara reses merupakan tanggung jawab moral untuk warga Kota Mojokerto. Makanya ia mengundang 3 Dapil sekaligus. Bukan hanya Dapil Magersari.
“Alhamdulillah hari ini Abah Fanani Dewan Syuro PKB Kota Mojokerto bisa hadir dalam acara reses saya. Abah Fanani merupakan orang yang berjasa mendorong saya untuk terjun politik. Tanpa politik sendi-sendi kehidupan tidak bisa bergerak. Reses diadakan setiap 4 bulan sekali. Setiap reses saya, saya jadikan edukasi politik. Sudah tidak jamannya keuangan daerah ditutup-tutupi. Dan APBD harus untuk kepentingan rakyat,” jelas Ketua DPC PKB Kota Mojokerto yang akrab disapa Gus Juned ini.
Gus Juned dalam kesempatan ini juga mengkritisi lemahnya Perencaan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam penataan lingkungan, saluran lingkungan, jalan rusak dan membangun SDM secara asal-asalan.
“Membangun SDM itu penting. Dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) kita akan mendapatkan peradaban yang lebih baik. Tahun 2024 jangan pilih mereka yang tidak jelas visi misinya. PKB itu lahir dari rahim NU. Mereka sudah tirakat dan munajat. PKB itu partai barokah dan sebagai kata kunci kebangkitan bangsa,” jelas Gus Juned.
Lebih lanjut dikatakannya, PKB itu butuh orang komitmen. DPC PKB Kota Mojokerto saat ini berada dalam masa perbaikan untuk menjawab tantangan umat. PKB adalah satu-satunya kendaraan warga NU. Kader PKB harus bisa menjadikan posisinya untuk kepentingan kemanfaatan dalam segala bidang.
“Jangan gadaikan suara kita di Pileg dan Pilkada 2024 hanya demi uang transportasi untuk mencoblos. Rata-rata pejabat yang menang dari money politic bakal korupsi saat menjabat nanti. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kekecewaan saya saat Pokir saya sudah masuk APBD tapi tiba-tiba dicoret karena anggarannya digunakan untuk proyek prestisius. Ada juga masalah Ketua RT di wilayah Balongsari yang saat beliau meninggal tidak bisa mengklaim BPJS Ketenagakerjaan karena ternyata preminya lama tidak dibayarkan Pemkot Mojokerto,” tegas Gus Juned. (Jay)
