Majalahglobal.com, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto mengadakan rapat evaluasi pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat evaluasi itu membahas terkait pelaksanaan proses bisnis PKH yaitu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Rapat evaluasi itu diikuti 113 pendamping sosial PKH Se-Kabupaten Mojokerto yang terdiri 2 Koordinator Kabupaten, 2 Administrator Pangkalan Database (APD) dan 109 Pendamping Sosial Kabupaten yang tersebar di 18 Kecamatan. Rapat evaluasi dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto, Kabag TU Pusdatin Kesos Kemensos RI Mardi, Kepala Disdukcapil Kabupaten Mojokerto Amat Soesilo, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto M. Hartadi serta Forkopimca Mojoanyar.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto menjelaskan, salah satu fokus tugas pendamping sosial PKH saat ini adalah melaksanakan proses bisnis PKH. “Dalam proses bisnis itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan kemampuan keluarga yang dilakukan teman-teman SDM PKH kepada KPM PKH serta melakukan pertemuan bulanan P2K2,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto M. Hartadi mengatakan, acara evaluasi PKH Rutin dilakukan dua kali dalam satu tahun. Hal ini untuk evaluasi dan menampung aspirasi serta masukan dari pendamping PKH.
“Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah membuat aplikasi Sang Patih Kesos untuk menampung aspirasi pendamping PKH maupun masyarakat. Namun saat ini masih belum dilaunching. Mohon doanya semoga segera bisa dilaunching untuk memenuhi kebutuhan di jaman digital seperti saat ini,” terang Hartadi.
Disisi lain, Bupati Ikfina menyampaikan, penanganan kemiskinan tidak cukup dengan skema bantuan sosial, atau dengan bantuan modal usaha saja. Tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan secara makro yaitu dengan menciptakan pasar
“Jadi sebetulnya tidak cukup memberikan pelatihan dan support modal dan segala macam kalau tidak ada pasar. Model-model seperti ini mungkin bisa kita lakukan yakni menciptakan pasar,” ujarnya, di Aula Stikes Bina Sehat PPNI, Sabtu (12/11/2022).
Ikfina juga meminta pendamping sosial PKH memberikan masukan terkait masalah yang dialami oleh keluarga penerima manfaat, mengingatkan pendamping PKH sangat dekat dengan masyarakat. Menurut Ikfina, hal itu sangat penting sebagai masukan pemerintah dalam memberikan respon program sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto harus segera melaunching aplikasi agar bisa menampung aspirasi pendamping PKH maupun masyarakat secara online. (Jay)
