Majalahglobal.com, Mojokerto – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2023 mengambil tema transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan di Pendopo Graha Maja Tama, Selasa (29/3/2022).
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan terkait dengan capaian-capaian indikator kinerja dan kita juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh ibu Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Sebelum saya menyampaikan hal-hal terkait dengan perencanaan untuk SKPD tahun 2023. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh ibu Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto terkait dengan beberapa hal, supaya kita nanti mempunyai cara pandang yang sama, supaya tidak ada kecurigaan dan kesalahpahaman dalam hal kita menilai pelaksanaan pembangunan.
“Jadi SILPA 2021 sebesar Rp. 533 Miliar itu karena PAD kita naik Rp. 193 Miliar. Artinya Ini adalah sebuah prestasi peningkatan, tapi peningkatan ini belum bisa kita pakai karena belum masuk pada perencanaan tahun 2020. Yang bisa kita belanjakan hanya uang yang sudah masuk dalam perencanaan, ketika belum masuk di perencanaan maka tidak bisa kita gunakan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, begitu juga kita mengalami banyak penghematan-penghematan. Penghematan itu dari mana saja, yang pertama adalah penghematan dari proyek-proyek yang dikerjakan. Pada saat lelang, ternyata yang menang lelang itu angkanya jauh di bawah perencanaan.
“Kemudian yang kedua, aturan pemerintah bahwa Bupati tidak boleh melakukan mutasi enam bulan sebelum masa jabatannya habis dan kemudian yang baru juga tidak boleh melakukan mutasi di enam bulan pertama masa jabatannya. Artinya total satu tahun tidak ada mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan pada saat itu banyak sekali yang sudah pensiun. Jadi ada dua jabatan dirangkap oleh 1 orang. Banyak sekali jabatan-jabatan yang kemudian di Plt sehingga kemudian ini masuk ke dalam gaji yang tidak dibayarkan karena dirangkap oleh satu orang. Disamping itu, juga ada penghematan-penghematan yang lain dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara rinci, sehingga total penghematan yang kita lakukan adalah sebesar Rp. 316 Miliar,” terangnya.
Masih kata Ikfina, secara garis besar, tujuh prioritas pembangunan tahun 2023 sudah saya simpulkan. Yang pertama, Kita mengupayakan pengembalian ekonomi, jadi tidak hanya berupaya supaya ekonomi ini kembali tetapi juga tumbuh. Kita benar-benar dalam anggaran 2023 ini harus fokus. Jadi terkait dengan pemilihan ekonomi, kita pilih ekonomi yang mana, ini harus kita lakukan pemetaan yang jelas.
“Terkait pemetaan yang sudah ada. Saat ini adalah terkait dengan pangsa pasar. Jadi terkait APBD, kita wajib membelanjakan minimal 40% APBD kita untuk belanja dalam negeri sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. Otomatis terkait hal ini akan kita fokuskan untuk produk UMKM Kabupaten Mojokerto. Dalam upaya itu, tentu harus kita laksanakan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Apa yang bisa disupport oleh UMKM di Kabupaten Mojokerto. Dan kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, UMKM yang bisa mensupport ini harus segera mendapatkan berbagai legalitas sebagai syarat untuk memenuhi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.
Lebih jauh dikatakannya, kemudian yang kedua, kita sudah punya pangsa pasar yang bagus yaitu wisata. Wisata di Kabupaten Mojokerto ini tidak bisa dikelola sendiri. Kita harus terus bekerjasama dengan BPCB, Perhutani dan pihak-pihak lain untuk terus mengembangkan wisata-wisata di Desa untuk menggerakkan Ekonomi masyarakat.
“Kemudian yang ketiga, penguatan SDM yang unggul, berkualitas, sehat, cerdas dan berdaya saing yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan. Kemudian yang keempat, pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas. Kemudian yang keenam, pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang ketujuh, peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik,” tutupnya. (Jay/Adv)
