Musancab dan SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto Ditolak 15 PAC

Musancab dan SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto Ditolak 15 PAC
Musancab dan SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto Ditolak 15 PAC

Majalahglobal.com, Mojokerto – Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto Arif Winarko menggelar Musyawarah anak cabang (Musancab) di Kantor DPC PPP Kab.Mojokerto Jalan Raya Gayaman Mojoanyar Mojokerto, Senin (14/3/2022).

 

Saat diwawancarai media ini, dengan tegas Arif Winarko memohon maaf dan menolak permintaan wawancara.

 

“Mohon maaf sabar dulu ya, kalau sudah tertata organisasi PPP baru saya berkenan untuk diwawancarai,” pungkasnya.

 

Sebagai informasi, Kegiatan Musancab yang mestinya dihadiri oleh 18 PAC PPP yang ada di Kab.Mojokerto. Namun, hanya 3 PAC PPP yang hadir, lainnya 15 PAC PPP tidak hadir tanpa keterangan. Tiga PAC PPP yang hadir dalam Musancab, PAC PPP Dawarblandong, PAC PPP Jatirejo dan PAC PPP Puri, sedangkan 15 PAC yang tidak mengakui kepengurusan DPC PPP Kab.Mojokerto dan tak hadir Musancab (PAC PPP Trawas, Pacet, Gondang, Mojosari, Pungging, Ngoro, Dlanggu, Sooko, Trowulan, Bangsal, Mojoanyar, Jetis, Gedeg, Kemlagi dan Kutorejo).

 

Ternyata ketidak hadiran 15 PAC PPP dalam Musancab di Kantor DPC PPP, punya alasan yang signifikan. Mereka sampai kini masih tidak mengakui kepengurusan DPC PPP yang diketuai Arief Winarko, Sekretaris Afifuddin Syaroni dan Bendahara Edy Sasmito. Karena kepengurusan DPC PPP Mojokerto baru tersebut, tidak berdasarkan kinerja Formatur hasil Muscab PPP.

 

Purnomo Siddiq Ketua PAC PPP Bangsal mewakili 15 PAC PPP pada wartawan mengatakan, bahwa susunan Pengurus DPC PPP Kab.Mojokerto yang disusun Formatur dan telah diserahkan kepada DPW PPP Jawa Timur itu Ketua DR.KH.Abdul Rokhim, Sekretaris Purnomo Sidhig dan Bendahara Siti Maslakhah. Namun berhembus kabar kalau ketua DPC PPP dipegang KH.ABD Rokhim, pengurus DPW PPP kurang berkenan, akhirnya terjadi musyawarah lagi bertempat di guest house IKHAC Pacet di hadiri Ketua DPW PPP Jawa Timur Hj. Munjidah Wahab, Sekretaris Habib Salim Qurays didampingi pengurus yang lain Mujahid Anshari, tim formatur dan KH.Asep Saifudin, hasilnya antara lain:

 

Pertama, Ketua Gus Fahmi putra Kyai Kharismatik Mojokerto Kyai Khusen Ilyas, alternative Kedua jika ternyata gus Fahmi gak mau jadi Ketua, maka ketua DPC PPP kembali kepada Kyai Rakhim dengan catatan Arif Winarko menjadi Wakil Ketua.

 

“Nah sekarang kalau nyatanya Gus Fahmi gak mau jadi Ketua, maka Ketuanya yang benar mestinya Kyai Abdul Rakhim, sekretaris Purnomo Siddiq bendahara Siti Maslachah susuai musyawarah , tapi kok Arif Winarko yang ditunjuk DPP sebagai ketua DPC PPP Sekretaris Afifuddin Syaroni dan Bandahara Edy Sasmiti. Mereka Tidak ada dalam usulan formatur maupun saat musyawarah,?“ sesal Purnomo pada wartawan di Warkop Giras sebelah RS. Sidowaras Bangsal, Senin (14/3/2022) sore.

 

Masih Kata Purnomo Siddiq, beberapa bulan lalu kami tim formatur dan beberapa PAC PPP datangi langsung kantor DPP PPP di Jakarta serta berikan surat protes pada DPP PPP terkait DPP yang menurunkan Rekom DPC PPP bukan hasil kerja formatur, hingga kini belum ada jawaban,

 

“Jika pihak DPP PPP tidak respon surat protes kami, dalam waktu dekat perwakilan PAC PPP akan datangi kantor DPP PPP di Jakarta untuk menanyakan kejelasan,” ungkapnya

 

“Bila DPP PPP tidak merespon permohonan protes kami dari 15 PAC PPP Mojokerto, maka kami pengurus PAC PPP akan membubarkan diri, semua anggotanya eksodus ke Parpol lain dalam pemilu 2024 mendatang ,” tegasnya

 

Sementara itu Machradji Mahfud senior PPP Mojokerto mengungkapkan bahwa Arif Winarko dan Afifudin itu tidak ikut dalam pertandingan Muscab. Tahu-tahu mahkota mau diberikan kepada Kyai Rakhim diambil, dicuri begitu saja.

 

“Ibaratnya tidak ikut pertandingan hanya penonton kok menerima piala ( hadiah ) artinya tidak ikut kandidat yang dicalonkan kok mau menerima SK DPC PPP dari DPP PPP. Kalau ingin jargon di lambang PPP itu menjadi kenyataan segera cabut SK kepengurusan DPC PPP Kab.Mojokerto dengan ketua Arif Winarko, Jargonnya PPP kan Merawat Persatuan dengan Pembangunan. Kalau dibiarkan SK itu yang ada bukan persatuan tapi perpecahan dan bukan pembangunan tapi pembongkaran,” tegas Machradji. (Jay)

Exit mobile version