Mojokerto – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) H. Hidayat, S.Ag., M.Si dari Fraksi Partai GERINDRA menggelar penyerapan aspirasi masyarakat (Reses) di Dusun Sumbergayam RT 02 RW 10 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Sabtu (5/2/2022).
Saat diwawancarai media ini apa hasil dari reses malam ini, Hidayat mengatakan, ya tadi ada aspirasi dari masyarakat terutama soal BLT dan PKH agar bagaimana bantuan-bantuan untuk orang tidak mampu ini harus tepat sasaran terutama orang-orang yang terdampak yang mengalami kemiskinan secara ekstrem menjadi perhatian pemerintah.
“Khususnya aparatur desa jangan sampai ada bantuan-bantuan yang salah sasaran. Yang sudah mampu kemudian tetap terima bantuan, yang miskin yang terdampak pandemi tapi tidak terima bantuan apa-apa. Saya mendorong Dinas Sosial sebagai pendamping untuk proaktif mengedit data-data yang berkembang di setiap desa sehingga bantuan itu tepat sasaran. Seharusnya yang sudah dapat bantuan PKH tidak boleh menerima bantuan lain. Yang tidak dapat mendapat bantuan apa-apa dan tidak bisa mendapatkan bantuan PKH karena hidup sendiri maka itu tugas aparatur desa agar bisa memberikan bantuan dari selain PKH,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, saya juga menyoroti penerapan harga minyak goreng Rp. 14.000 per liter. Saya minta yang pertama masyarakat tidak panik karena stok minyak goreng dijamin Pemerintah dalam kondisi aman. Kemudian kita minta kesadaran pedagang dan agen untuk mengikuti peraturan pemerintah.
“Kemudian kita dorong aparat untuk mengawasi hal ini, kalau ada pedagang atau agen yang masih melanggar peraturan menteri perdagangan menjual minyak goreng diatas Rp 14.000 per liter maka harus ditindak secara tegas. Memang perlu saya kritisi bahwa pemerintah hanya menstabilkan harga minyak goreng di pasar modern, mestinya harga minyak goreng yang Rp. 14.000 per liter ini juga harus distabilkan di pasar tradisional,” terangnya.
Masih kata Hidayat, jadi saat ini memang masih ada mafia pupuk. Jadi mereka membuat data fiktif petani agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dan bisa menjual ke orang lain dengan harga non subsidi. Hal inilah yang membuat pupuk bersubsidi menjadi langka.
“Jadi nama-nama petani yang sudah meninggal dimasukkan, nama-nama yang sudah kerja di luar kota dimasukkan sehingga ketika data masuk dia dapat jatah. Jatah itu dijual ke orang dengan harga yang non subsidi sehingga hal ini merugikan petani. Saya berharap aparat harus tegas menindak para mafia-mafia pupuk dan serius mengawasi distribusi pupuk sehingga mafia pupuk tidak berkeliaran di Mojokerto, tutupnya. (jay)
